PANDEGLANG, biem.co — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Pandeglang menggelar diskusi publik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kepemudaan.
Bertajuk ‘Urgensi Raperda Kepemudaan di Pandeglang dalam Menghadapi Bonus Demografi’, diskusi digelar di Aula Sekretariat DPD KNPI Kabupaten Pandeglang, baru-baru ini.
Adanya pembahasan Raperda tentang pelayanan kepemudaan dimaksud agar memberi kepastian atau payung hukum terhadap sumber daya manusia, terutama di Kabupaten Pandeglang untuk melanjutkan estafet generasi muda serta menjadi pemuda yang mandiri di masyarakat.
Demikian disampaikan Plt Ketua DPD KNPI Kabupaten Pandeglang Azzitya Faqih.
“Populasi pemuda di Kabupaten Pandeglang kisaran 275 ribu pemuda. Ini bukan angka yang kecil, Pemda seharusnya lebih memperhatikan pemuda agar siap bersaing dalam menghadapi bonus demografi yang semakin dekat ini,” jelasnya.
Faqih mengatakan, digelarnya acara ini diharapkan agar para pemuda dapat menjadi ujung tombak pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
“Kita melihat urgensi Raperda Kepemudaan sangatlah penting, karena kedepan kita melihat kaum muda di Pandeglang harus punya legal standing untuk menyongsong bonus demografi,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut hadir sebagai narasumber, diantaranya Yangto (Ketua MPI dan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang), Yhannu Setiawan (Pakar Hukum dan Kebijakan Publik), Agus Amin Mursalin (Kabag Hukum Setda Kabupaten Pandeglang) dan Ali Hanafiah (Ketua DPD KNPI Provinsi Banten).
Hadir pula sebagai peserta, yakni seluruh Pengurus Kecamatan KNPI se-Kabupaten Pandeglang dan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan. (fs)
