Kabar

Sekda Banten Ulas RS yang Alami Penurunan Akreditasi

KOTA SERANG, biem.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Al Muktabar memimpin rapat bersama para pemimpin rumah sakit swasta dan pemerintah di Provinsi Banten, serta gandeng dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota yang berlangsung di Aula Setda Pemprov Banten Rabu.7/8/2019).

Diketahui rapat tersebut membahas terkait penurunan akreditasi rumah sakit dari B ke C yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Dalam rapat tersebut, Sekda Pemprov Banten me-review data-data rumah sakit yang mengalami penurunan dengan menggunakan data before dan after.

Selanjutnya, seluruh data yang telah dilengkapi oleh rumah sakit tersebut akan dikomunikasikan kembali kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebelum diumumkan kembali dan dari data-data kebaharuan yang telah dilengkapi oleh rumah sakit, nantinya akan diumumkan pada 26 Agustus 2019 mendatang.

Di sisi lain, Sekda Pemprov Banten juga mendengarkan keluhan dan masukan dari para pemimpin rumah sakit di Banten mengenai data akreditas rumah sakit yang mengalami penurunan.

“Saya minta pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, kabupaten/kota untuk terus berkolaborasi dalam proses ini. Harapannya untuk mempertahankan apa yang sudah kita dapat. Kalau bisa, naik,” ujarnya saat diwawancarai biem.co setelah rapat.

“Tentu hubungannya dengan pemerintah adalah terlayaninya masyarakat dengan layanan yang berkualitas,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan RI merekomedasikan agar 21 RS di Provinsi Banten untuk turun kelas atau tipe. Kebijakan tersebut diberikan berdasarkan review layanan BPJS Kesehatan yang berdampak pada penyesuaian tipe rumah sakit. Rekomendasi tersebut tertuang dalam Surat Nomor HK.04.01/I/2963/2019 yang ditujukan kepada gubernur, walikota, serta bupati tertanggal 15 Juli 2019.

Pemprov Banten mempertanyakan kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang merekomendasikan penurunan tipe atau kelas 21 rumah (RS) di Banten, karena kebijakan tersebut dianggap kontraproduktif dengan program yang dijalankan pemerintah daerah. (Juanda)

Editor:

Tulisan yang Tak Kalah Menarik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button