biem.co – Presiden Joko Widodo setuju dengan usulan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) tentang rektor asing. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), M. Nasir.
Nasir mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan secara lisan kepada Presiden soal rektor asing itu dan lampu hijau pun sudah diberikan tinggal persiapan saja agar bisa dilaksanakan tahun 2020.
“Beliau setuju, tergatung bagaimana saya siapkan, kalau persiapan tidak bagus ya mungkin kita pending atau bagaimana,” katanya, Kamis (1/8/2019).
Lebih lanjut Nasir menuturkan, banyak hal yang harus disiapkan untuk menerapkan kebijakan itu. Mulai dari peraturan yang harus diperbaiki hingga memetakan universitas mana yang akan menerapkannya.
“Tata kelola harus diperbaiki, peraturan pemerintah, peraturan menteri,” ungkapnya.
Nasir menjelaskan, penerapan kebijakan itu akan mulai dilaksanakan hanya untuk beberapa universitas percontohan di tahun 2020 hingga 2024. Namun belum dipastikan perguruan tinggi negeri atau swasta yang menerapkan.
“Kita coba petakan perguruan tinggi mana yang layak, kita punya 4.700 perguruan tinggi, ambil contoh 2 atau 5 selama 2020-2024, tidak semua rektor,” imbuhnya.
Kendati banyak penolakan terhadap kebijakan rektor asing, Nasir menilai hal itu terjadi karena belum melihat kesuksesan universitas di negara lain yang menerapkan.
“Sejumlah universitas di negara lain sudah mempercayakan pimpinan kampus ke rektor dari luar negeri. Hasilnya, terbukti mendongkrak peringkat akademik universitas yang dipimpin di tingkat dunia. Dengan mengadopsi cara tersebut, saya berharap peringkat Indonesia pun melonjak,” pungkasnya. (Eys)
