KOTA SERANG, biem.co – Banyaknya korban meninggal dari pihak penyelenggara Pemilu 2019 serta adanya tumpang tindih dalam pemilihan, menjadi salah satu usulan yang akan diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang untuk menjadi satu pertimbangan di KPU pusat.
Di Kota Serang sendiri, berdasarkan data yang disampaikan KPU Kota Serang, terdapat dua orang penyelenggara di tingkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia serta 21 orang sakit.
Ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran mengatakan adanya kendala di pusat menyebabkan dari total dua orang yang meninggal dunia, baru satu orang yang diberikan santunan sebesar Rp36 juta.
“Kita sudah usulkan nama-nama yang meninggal dan yang sakit, kemungkinan banyaknya rekapan data yang diterima pusat jadi kendalanya,” kata Ade Jahran, usai rapat evaluasi di salah satu rumah makan di Kota Serang, Senin (29/07/2019).
“Informasi dari pusat nanti setelah beres semuanya baru ke yang sakit,” imbuhnya.
Menurutnya, dari hasil pembahasan beberapa waktu lalu bersama KPU RI dan juga KPU se-Provinsi Banten, kemungkinan ada pertimbangan dipisahkan antara pemilihan calon legislatif dengan pemilihan calon presiden.
“Kita tunggu saja perubahan Undang-undangnya,” ujar Ade.
Di samping itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang, Faridi mengatakan persoalan banyaknya korban meninggal pada proses Pemilu 2019 hanya permasalahan tidak adanya jeda waktu istirahat bagi para petugas penyelenggara.
Menurutnya, pihak Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyesalkan ketika memutuskan waktu tambahan enam jam tanpa jeda.
“Ini juga evaluasi bagi MK ketika memutuskan review regulasi harus diperhitungkan rasa kemanusiaannya, semoga kedepan dikasih jeda waktu,” kata Faridi usai rapat evalusasi.
Faridi juga menginginkan adanya pemisahan antara pileg dengan pilpres karena terdapat tumpang tindih pemilihan pada proses pemilu 2019. Dirinya melihat kecondongan berpihak pada pilpres dibandingkan pileg, hal tersebut menyebabkan tidak maksimalnya sosialiasi partai atau caleg di kalangan masyarakat.
“Kasihan mereka yang sudah sosialisasi kepada masyarakat tidak terpilih karena hal tersebut, ada tumpang tindih pemilihan,” pungkasnya. (Iqbal)
