KOTA SERANG, biem.co — Pengentasan persoalan anak jalanan (anjal) yang menjamur di Kota Serang sebagai wajah Ibu Kota Provinsi Banten dirasa bukanlah hal mudah bagi Pemerintah Kota Serang.
Berdasarkan data yang didapat biem.co dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang, kurang lebih ada sekitar 1.120 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sedangkan khusus anjal ada sebanyak 141 orang yang sudah terdata.
Kepala Dinsos Kota Serang, Popy Nopriadi, mengatakan bahwa pengentasan persoalan anjal sendiri memerlukan peranan dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk lingkungan tempat tinggal serta keluarga.
“Ini sebenarnya persoalan klasik, dan ini bukan tanggung jawab semata dinas sosial,” kata Popy saat dijumpai kru biem.co di Kantor Dinsos Kota Serang, Selasa (23/07/2019).
Menurutnya, persoalan untuk “menggaruk” anak jalanan merupakan hal yang mudah. Namun, tidak adanya panti untuk penampungan para anjal menjadi salah satu persoalan yang dialami pihak Dinsos.
“Untuk ‘menggaruk’ para anak jalanan itu persoalan mudah, tinggal minta tolong Satpol PP untuk menciduk mereka. Yang jadi pernyataan, setelah anak-anak itu dikumpulkan mau dibawa ke mana? Pemerintah Kota Serang sampai saat ini belum punya panti,” ujarnya.
“Sampai saat ini kita mengandalkan program dari pihak Provinsi Banten, atau Kemensos yang mengadakan kegiatan pembinaan anak-anak terlantar dan PMKS lainnya, yang kemudian kita mengirim mereka (anjal/PMKS) untuk turut dalam pelatihan,” lanjutnya.
Dengan kondisi tersebut, dirinya merasa malu karena harus mengandalkan pihak swasta untuk terlibat dalam upaya penampungan anjal ataupun PMKS lainnya.
Menurutnya, Kota Serang sebagai wajah Ibu Kota Provinsi dalam melakukan penanganan persoalan anjal harus terpadu dan menyeluruh, serta tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang semata.
Pemerintah provinsi dan pusat juga dipandang Popy perlu turut andil dalam persoalan ini dengan menyiapkan langkah-langkah penanganan dalam satu paket.
“Dari mulai diambilnya mereka dari jalanan, kemudian di kumpulkan dan perlu salurkan kemananya, itu baru solusi, dari A sampai Z-nya terpadu,” tuturnya.
Dengan menjamurnya anak-anak jalanan di bawah umur yang marak berkeliaran di perempatan jalan protokol Kota Serang, dirinya menduga adanya unsur eksploitasi anak.
“Eksploitasi itu pasti ada lah, cuma kita kan belum melakukan penulusuran seperti itu. Jadi pengemis itu juga, kan, termasuk eksploitasi antara manusia terhadap manusia, apalagi mereka (anjal di bawah umur) yang berkeliaran di jam-jam tertentu,” ungkapnya.
Selain tidak adanya panti tempat penampungan anjal ataupun PMKS lainnya, mantan Asda II Kota Serang tersebut mengeluhkan minimnya pos anggaran yang diberikan Pemkot Serang untuk Dinsos.
“Sangat jauhlah, sangat minim, kalau minim sih mending, ini sangat minim. Kita baru sebatas pembinaan belum bisa sampai memberikan pelatihan,” ujarnya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa persoalan yang dihadapi oleh Dinsos sangat kompleks, terlebih harus menangani 26 kategori yang termasuk kedalam PMKS.
Keberadaan para anjal juga dipandang sebagai dampak dari kemiskinan yang dialami masyarakat Kota Serang. Sementara itu, dirinya mengaku bahwa bersama pihaknya, kini terus berupaya untuk melakukan perbaikan serta pengentasan PMKS.
Diwawancarai terpisah di kantornya, Wali Kota Serang, Syafrudin mengaku bahwasanya memang untuk pengentasan anjal, Pemkot Serang belum memiliki tempat singgah ataupun panti penampungan anjal.
“Memang di Dinsos itu belum ada rumah singgah. Kalau pengusulan dari dinas terkait dengan anggaran itu argumennya tepat, saya kira pemerintah juga akan mengakomodir,” kata Syafrudin.
Sementara itu, dirinya juga mengaku belum sama sekali melihat pengajuan dari pihak Dinsos itu sendiri.
“Permohonan dari dinas itu kan masuknya ke Bappeda, Bappeda yang memilah-milah mana yang penting dan tidak penting,” ujarnya.
“Selama ini saya belum lihat permohonan dari Dinas Sosial, mungkin larinya ke Bappeda,” pungkasnya. (Iqbal)
