biem.co – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras pemberian penghargaan kepada Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat, Benny Wenda, Rabu (17/7) kemarin.
Dalam keterangan pers, Kedutaan Besar Republik Indonesia di London menyatakan pemberian penghargaan Oxford Freedom of the City Award dari Dewan Kota Oxford, Inggris itu keliru. Menurut pemerintah, Benny adalah tokoh separatis dan pendukung penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya untuk memisahkan Papua Barat dari Indonesia.
“KBRI London mempertanyakan dasar pemberian penghargaan tersebut kepada yang bersangkutan sebagai “peaceful campaigner for democracy” atau “pengkampanye damai untuk demokrasi” di tengah banyaknya bukti yang mengaitkan yang bersangkutan dengan berbagai kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua,” tulisnya.
Pemerintah menilai, pemberian penghargaan justru akan memberikan legitimasi kepada orang tersebut dan kelompoknya untuk terus meningkatkan tindakan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil dan aparat pemerintah yang bertugas menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Papua.
“Dengan tindakan itu (pemberian penghargaan ke Benny Wenda), Dewan Kota Oxford kembali melukai perasaan rakyat Indonesia. Penghargaan kepada orang tersebut merupakan kelanjutan dukungan Dewan kepada gerakan Papua Merdeka setelah memberi izin pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Oxford pada tahun 2013,” kata Pemerintah Indonesia.
Meski Pemerintah Indonesia menyatakan menghargai sikap Pemerintah Inggris yang tetap menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) namun penghargaan Dewan Kota Oxford terhadap pemimpin Serikat Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat itu bisa berpengaruh ke hubungan diplomatik RI-Inggris.
“Kami berpandangan bahwa pemberian penghargaan tersebut dapat menghambat upaya peningkatan kerja sama Indonesia-Inggris, khususnya dengan Kota Oxford, terutama disaat kedua negara tengah merayakan 70 Tahun hubungan diplomatik,” tandasnya. (eys)
