KOTA SERANG, biem.co – Gubernur Banten, Wahidin Halim, menyatakan belum mengetahui secara resmi terkait pemecatan hubungan kerja (PHK) di PT Krakatau Steel, Cilegon, Banten.
Saat ditemui di Mapolda Banten, dirinya mengatakan belum ada laporan resmi dari Krakatau Steel karena itu ialah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Persoalannya ialah karena ini milik badan usaha nasional dan pemprov tidak ada kewenangan untuk menidak lanjutinya, melainkan ini adalah kewenangan pemerintah pusat,” jelas WH, Rabu (10/7).
Memang menurutnya, dengan adanya PHK besar-besaran ini akan menambah pengangguran di Banten, namun tidak secara signifikan, karena Banten saat ini tingkat pengangguran kedua dari Jawa Barat.
WH mengakhiri, yang menjadi persoalan ketika industri tidak lagi menggunakan tenaga manusia, tapi sudah menggunakan mesin canggih. Implikasinya adalah ancaman pengangguran. (Juanda)
