KOTA SERANG, biem.co – Koordinator Jaringan Rakyat Demokrasi dan Pemilu (JRDP) menilai ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dari penyelenggaraan pemilu serentak 2019.
Hal tersebut dikatakan Koordinator JRDP Nana Subana. Menurutnya, hal pertama yang harus dievaluasi adalah terkait sulitnya petugas pemilu dalam menyalin hasil pemungutan suara. Dalam hal ini, menurut Nana harus ada penambahan waktu bagi petugas KPPS dalam menyalin hasil pemilu.
“Format penyalinan itu sudah baku, yang perlu disiasati itu pada pelaksanaannya, karena dalam waktu yang penuh tekanan dan dalam waktu yang singkat mereka harus menyalin. Kalau kondisinya seperti ini waktunya bisa ditambah,” kata Nana usai menggelar diskusi Kepemiluan yang digelar di Kebon Kubil, Kota Serang, Senin (27/05/2019).
Hal kedua, lanjut Nana, soal Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ia menilai, pada pemilu kali ini KPU tidak tegas dalam penetapan daftar pemilih. Menurutnya KPU terkesan masih dapat dipengaruhi oleh peserta pemilu.
“KPU harus berani mengambil sikap tidak lagi terombang-ambing oleh usulan peserta pemilu, kesannya kan seperti itu. Baru kali ini pemilu ada DPTHP tiga kali, kalau sebelumnya DPT selesai kemudian tinggal DPTB,” katanya.
Nana menegaskan, meski dalam partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019 ini mengalami peningkatan, tetapi dalam pelaksanaan tahapannya ada kemunduran, yakni dalam pemutakhiran data pemilih itu.
Ia mengakhiri, hal yang juga perlu dievaluasi adalah terkait rekrutmen Petugas Pemilu di tataran bawah, dari mulai PPK, PPS hingga KPPS. Terkadang, kata Nana, akibat keterbatasan, rekrutmen Petugas Ad-Hoc asal ambil saja guna terpenuhinya kuota.
“Rekrutmen badan ad-hoc juga perlu dievaluasi, baik dari segi integritasnya juga kemampuannya dalam kepemiluan. Kita tahu banyak terjadinya PSU itu akibat petugas pemilu di bawah yang tidak berintegritas dan abai terhadap aturan,” papar Nana.
Hal senada dikatakan Komisioner KPU Banten, Eka Satia Laksmana. Ia mengakui bahwa ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, terutama hal yang berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara.
Hal yang berkaitan langsung dengan pungut hitung itu, kata Eka, adalah petugas KPPS. Eka berharap, kedepan, kemampuan dan pengetahuan Petugas Ad–Hoc, terutama KPPS, harus lebih ditingkatkan.
“Bimbingan teknis perlu ditingkatkan juga dengan waktu yang cukup, karena kemarin agak mepet, sehingga bimtek yang diberikan tidak maksimal. Yang kedua, rekrutmen KPPS kedepan proses seleksinya membutuhkan waktu yang cukup, sehingga proses seleksi bisa kita optimalkan,” papar Eka.
Seraya Eka menambahkan, hal lain yang menjadi evaluasi paling berat adalah KPPS yang meninggal dunia, terutama untuk Banten sendiri mencapai 32 orang lebih. (Juanda/red)
