KOTA SERANG, biem.co – Wali Kota Serang Syafrudin meminta kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk tidak menjadi provokator menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2019 yang akan dilaksanakan pada, Rabu (17/4).
“Jangan jadi provokator Pak Asep (salah satu peserta-red). Iya artinya Ormas dan LSM jangan jadi provokotar ini jangan sampai ada yang berperan mengompor-ngompori atau memanas-manasi masyarakat antara pilihan satu atau pilihan lainnya baik pilpres atau pileg. Kalau LSM sudah menjadi provokator atau ormas jadi provokator nantinya Kota Serang tidak kondusif. Saya harap ormas ini bekerja sama dengan masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintah,” kata Syafrudin dalam sambutannya pada kegiatan peran organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam menciptakan kondusifitas Kota Serang menjelang Pemilu 2019 di Sari Kuring, Ciracas, Kota Serang, Selasa (26/3).
Ia mengatakan, Ormas dan LSM memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat terlebih jelang perhelatan pesta demokrasi nanti. Karena itu, dirinya berharap ormas dan LSM dapat menjaga kondusifitas Kota Serang jelang pemilu nanti.
“Peran serta ormas dan LSM ke depan untuk pemilu 2019, saya kira lebih berperan karena ormas bisa menggerakkan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian LSM juga sama. Jadi kondusif atau tidak kondusif ini peran LSM dan Ormas,” ucap dia.
Syafrudin menyatakan bahwa selama ini Kota Serang tidak ada ormas atau pun LSM yang melakukan tindakan provokator.
“Oh ga ada di Kota Serang. Artinya jangan sampai daerah-daerah lain yang tidak kondusif, insya Allah di Kota Serang mah kondusif. Saya kira di Kota Serang tidak ada. Aman-aman saja,” akunya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Serang Golib Abdul Mutolib mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi bagi ormas dan LSM yang terbukti melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat.
“Ada sanksi-sanksinya di dalam pasal 51. Bahkan di pasal lain ada kaitannya tindak-tindakan terhadap ormas. Kalau ormas itu tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya,” ujar Golib.
Terkait pengawasan terhadap kegiatan Ormas dan LSM, lanjut dia, pihaknya belum membentuk tim pengawasan untuk Ormas dan LSM.
“Selama ini kami belum membentuk tim pengawasan untuk ormas, karena dari sisi anggaran, kemungkinan pada tahun 2020 akan kami anggarkan untuk pembentukan tim pengawasan ormas. Timnya terdiri dari tim lintas dari kepolisian, TNI, dan kesbangpol,” ucapnya.
Golib menjelaskan, pembinaan untuk ormas dan LSM baru kali ini diadakan karena tidak dianggarkan sebelumnya.
“Semenjak saya duduk di kesbangpol baru kali ini adanya pembinaan ormas dan LSM,” kata Golib.
Karena bertepatan menjelang pemilu, lanjut dia, kegiatan pembinaan ormas dan LSM diadakan.
“Karena memang ormas salah satu yang pembentukan ormas itu kan artinya dibentuk dari masyarakat. Kemudian tujuan ormas itu kan berpartisipasi dalam membangun negara kesatuan republik Indonesia. Maka dalam hal ini ormas harus ada etikanya, harus ada langkah-langkah yang tepat untuk membangun itu,” katanya.
Ia menyebutkan, ada 150 ormas yang terdata di instansinya, namun data yang masuk 50 ormas.
“Untuk acara ini jumlah undangannya 90 orang perwakilan ormas, yang hadir sekitar 50 orang,” tutupnya. (iy/red)
