JAKARTA, biem.co — Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meminta agar pemerintah menghentikan dan memperketat regulasi impor baja. Pasalnya, bahan baku infrastruktur impor tersebut diduga tidak sesuai standar, selain itu produksi baja dalam negeri juga over stock.
“Setelah mendapatkan informasi dan data dari beberapa pihak beberapa waktu terakhir terkait beredarnya baja impor berkualitas rendah dan tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia, serta tidak ada jaminan bahwa produk tersebut ramah lingkungan, hal ini kami nilai cukup membahayakan di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintaham Jokowi-JK,” tutur Robi Syahrir, selaku Ketua Bidang Lingkungan Hidup PB HMI.
Tak hanya itu, lanjut Robi, pihaknya juga meminta pemerintah untuk memastikan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia menggunakan bahan baku yang sesuai standar dan merupakan komoditas dalam negeri.
Hal ini untuk menjamin pembangunan infrastruktur dapat berdampak sistemik bagi kesejahteraan rakyat dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan
“Pemerintah melalui Kementerian Petindustrian hendaknya mendukung penuh industri baja dalam negeri agar berjaya di pasar lokal dan berdaya saing secara global,” ungkapnya.
Robi menambahkan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk memastikan semua produksi baja dalam negeri tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan telah memenuhi syarat-syarat produksi ramah lingkungan dan prinsip-prinsip sustainable bussiness.
Menurutnya, masukan yang diberikan kepada pemerintah merupakan bentuk komitmen pihaknya untuk mengawal sembilan resolusi pengelolaan lingkungan hidup untuk Indonesia maju, berdaulat, berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kita sangat mendukung pemerintah untuk memperjuangkan komoditas unggulan dalam negeri agar berjaya di pasar lokal dan berdaya saing di pasar global,” tutupnya. (Juanda)
