KOTA SERANG, biem.co – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) melakukan aksi demonstrasi yang berlangsung di halaman Pendopo Gubernur Banten, Jumat (8/3/2019).
Dalam aksinya, mahasiswa menilai bahwa perempuan saat ini terkhusus di Banten masih tertindas.
“Kami melihat saat ini masih ada budaya patriarki di Banten selain itu ada juga upah perempuan yang berbeda, padahal kita tahu kerjanya seorang perempuan dan laki-laki sama, tapi mengapa ini masih ada diskriminasi,” ucap Ega khairunisa Ilham selaku juru bicara kegiatan.
Selain itu masa aksi tidak percaya terhadap pemerintah Provinsi Banten serta pemerintah Indonesia yang dinilainya membuat kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat dan malah menindas.
“Kami menuntut dengan tegas kepada pemerintah agar segera mencabut kebijakan ekonomi dan seluruh aturan serta perundangan yang hakekatnya pelaksanaan neoliberalisme,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah mencabut seluruh Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan fasisme yang merampas hak demokratis Indonesia.
“Kami juga meminta agar pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan membebaskan buruh, petani dan rakyat miskin dari pajak dan pungutan negara,” imbuhnya.
Di samping itu, FPR meminta pemerintah menghentikan penggusuran paksa, menghentikan seluruh perjanjian dan kerjasama dengan Amerika serta melawan segala bentuk intervensi.
Ega berharap perempuan Banten harus berada di posisi strategis di pemerintahan serta mampu untuk membentuk organisasi serikat perempuan.
“Kami berharap perempuan Banten dapat lebih aktif dan dapat membentuk organisasi serikat perempuan yang bertaraf nasional dan mau untuk berjuang yang lebih baik,” pungkasnya. (Juanda)
