biem.co — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menghadiri Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai situasi Timur Tengah, Selasa (22/01) kemarin. Debat tersebut dilaksanakan di New York, Amerika Serikat.
Menlu menegaskan atas dukungan Indonesia kepada Palestina, bahwa Palestina memiliki hak alami dan hak hukum untuk menjadi anggota penuh PBB. Retno juga menyampaikan tiga poin penting yang perlu mendapat perhatian dalam mendorong penyelesaian konfik antara Palestina dan Israel.
Menlu sengaja hadir pada pertemuan Dewan Keamanan PBB tersebut untuk menegaskan dukungan penuh Indonesia atas perjuangan Palestina. Walaupun perjalanan Palestina menuju kemerdekaan dan keanggotaan PBB bergejolak, hal tersebut tidak akan melemahkan upaya Ramallah dan masyarakat internasional untuk memenuhi hak salah satu negara di Timur Tengah itu.
Oleh karenanya, dalam konteks tersebut, Menlu menekankan bahwa isu Palestina harus mendapat perhatian penuh Dewan Keamanan PBB.
Dilansir dari Liputan6.com, tiga poin yang perlu mendapat perhatian dalam mendorong penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel, antara lain pentingnya semua pihak untuk mematuhi hukum internasional dan semua resolusi PBB, serta tidak mengambil langkah-langkah provokatif.
Menlu menekankan berbagai kekerasan dan pelanggaran terhadap hukum internasional harus segera dihentikan. Ia juga menegaskan agar pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel segera dihentikan, sebab pembangunan pemukiman ilegal secara moral dan hukum jelas salah.
Poin kedua adalah terkait pentingnya suatu proses perdamaian penyelesaian konflik Palestina-Israel yang memiliki legitimasi.
Dalam hal ini, Menlu menegaskan pentingnya proses perdamaian mematuhi parameter internasional yang telah disepakati dan yang mendapat dukungan mekanisme multilateral.
Poin ketiga yang mendapat perhatian Menlu adalah menyangkut krisis kemanusiaan yang dialami Palestina. Indonesia sangat prihatin terhadap krisis kemanusiaan berkepanjangan yang dihadapi Palestina, khususnya di Gaza.
Menurut Retno, blokade Israel di Gaza yang telah berlangsung selama 11 tahun ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan dan harus segera dihentikan.
Kendati hal itu, Menlu mengapresiasi negara-negara anggota PBB yang telah mendukung United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) untuk mengatasi defisit keuangan yang dialaminya, dan membantu mengatasi masalah kemanusiaan di Gaza.
“Indonesia telah meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA dan akan terus tingkatkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina,” jelas Menlu.
Selain isu Palestina, Debat Terbuka DK PBB juga membahas konflik di Suriah dan Yaman. Menyoroti kedua konflik tersebut, Menlu kembali mendorong penyelesaian konflik melalui solusi politik yang damai dan inklusif.
Komitmen Indonesia untuk memperjuangkan isu Palestina merupakan mandat konstitusional yang merujuk pada paragraf pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (uti/red)
