Oleh: Boyke Pribadi
biem.co — Sejak pertama dilantik pada tanggal 9 Januari 2019, Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana Letjen Doni Munardo langsung melakukan teorbosan dalam bidang kebencanaan di Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu negara yang berada dalam gugusan lingkaran gunung berapi (ring of fire), sehingga masuk dalam kategori daerah rawan atau yang sering dilanda bencana.
Salah satu terobosan yang dilakukan adalah rencana dibentuknya ‘Intelejen Kebencanaan’ yang bertugas membuat kajian dan langkah strategis dalam melakukan kegiatan mitigasi bencana yang terjadi. Sementara yang dimaksud dengan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Berdasarkan UU 24 Tahun 2007, disebutkan ada 3 (tiga) macam jenis bencana yang ada, yakni; bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Sehingga langkah yang sangat tepat jika Kepala BNPB merupakan seorang TNI aktif yang memiliki jaringan dan jalur hierarki/komando yang jelas. Sebab penanganan bencana, tidak bisa berjalan lancar jika menggunakan “style” hierarki birokrasi biasa, karena melibatkan kecepatan dan ketepatan dalam setiap tindakan yang diambil.
Masih lekat dalam benak kita, ketika ada “kekeliruan” analisa tentang naiknya permukaan laut yang melanda sebagian pesisir laut di wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang pada tanggal 22 Desember 2018 lalu. Semula informasi yang dibuat oleh lembaga resmi pemerintah mengatakan bahwa naiknya permukaan air tersebut hanya kasus biasa karena proses pasang yang terjadi pada saat bulan purnama yang bersamaan dengan cuaca ekstrem. Namun beberapa saat kemudian, kita ketahui bersama bahwa terjangan tsunami akibat longsoran Gunung Anak Krakatau (GAK) yang menjadi penyebab masuknya air lau ke daratan.
Setelah kejadian tersebut, beberapa pihak mengeluarkan argumentasi ilmiah yang dimilikinya, sehingga seolah ada varians baru penyebab tsunami yakni longsoran gunung berapi yang berada di laut.
Mendapatkan fakta tersebut, pernahkah terbayang berapa banyak kita memiliki gunung berapi di tengah laut? Berapa banyak gunung berapi seolah tertidur meskipun di dalam tubuhnya masih ada proses-proses yang menandakan kehidupan gunung berapi? Atau bagaimana dampaknya jika tsunami menerjang kawasan industrI petrokimia yang ada di wilayah pesisir laut? Atau bagaimana struktur geomorfologi lokasi/pulau yang kita tempati? Apakah memungkinkan terjadinya likuifaksi atau tanah bergerak sebagaimana yang terjadi pada saat gempa di Palu?
Berbagai pertanyaan di atas tentu membutuhkan jawabannya berupa informasi, dan informasi dapat dibentuk apabila kita memiliki data, dan data akan diperoleh jika kita mengumpulkannya. Inilah mungkin salah satu maksud dari ‘Intelejen Kebencanaan’ yang dimaksud oleh BNPB. Yakni mengumpulkan data sebanyak mungkin agar bisa diolah menjadi sebuah informasi yang berguna untuk melakukan “prediksi” terhadap bencana yang mengancam kita, sekaligus berdasarkan data tersebut dipersiapkan berbagai langkah langkah mitigasinya.
Pada sebuah kesempatan, penulis pernah menjadi narasumber pada sebuah kegiatan pembekalan bagi aparat yang bertugas di BPBD, membawakan materi tentang Big Data, Peran Statistik Sektoral dalam Penanggunlangan Bencana. Dalam paparan tersebut, disampaikan tentang perlunya data untuk membantu kegiatan yang terkait dengan kebencanaan.
Data yang dikumpulkan bisa diolah informasi yang dibutuhkan, baik pada saat pra bencana, ketika bencana, dan setelah bencana. Data sebelum bencana di antaranya adalah potensi bencana yang dimiliki oleh suatu daerah atau tempat, seperti: longsor, banjir, letusan gunung, angina tpoan/tornado, dll. Atau informasi berupa peta desa dengan penjelasan lokasi sarana kesehatan atau sarana umum yang dapat dimanfaatkan untuk evakuasi ketika bencana terjadi.
Salah satu fungsi penting dari data data yang ada adalah penggunaannya untuk disusun menjadi Sisitem Informasi Geospasial, yang berisi tentang obyek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Informasi geospasial ini dapat memberikan informasi tentang geometri obyek-obyek berkoordinat dari gambaran fisik permukaan bumi, bentuk muka bumi atau rupa bumi, garis pantai, dan lain sebagainya.
Pihak BNPB telah memanfaatkan berbagai data tentang bencana untuk melakukan pengukuran Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Namun nampaknya angka indeks ini tidak menjadi perhatian bagi sebagaian besar pengamat karena indeks risiko bencana tidak sepopuler Indeks Pembangunan Manusia yang selalu dijadikan acuan untuk mengukur prestasi para kepala daerah.
Sebenarnya keahlian anak bangsa Indonesia dalam olah data bidang kebencanaan telah memasuki tahap kemajuan yang berarti. Sebagai misal, pada tahun 2014, beberapa mahasiswa Indonesia berhasil meraih pengghargaan yang bergengsi dalam lomba pembuatan aplikasi terkait kebencanaan bernama Quick Disaster pada Understanding Risk Forum, sebuah konferensi global di bidang penilaian risiko bencana. Forum dua tahunan ini diselenggarakan bersama oleh Departemen Ilmu, Teknologi, Rekayasa dan Kebijakan Publik University College London (UCL STEaPP) dengan Fasilitas Global Bank Dunia untuk Pengurangan dan Pemulihan Bencana (GFDRR).
Atau hasil kajian Perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko yang mengingatkan adanya potensi tsunami besar yang “menghantui” Kabupaten Pandeglang, Banten. Hasil kajian yang menyatakan ada potensi bencana yang dapat menimbulkan tsunami setinggi 57 meter tersebut menggegerkan masyarakat di sekitar wilayah yang dijadikan bahan kajian. Namun secara akademik, kajian tersebut dinilai ilmiah karena merupakan hasil simulasi terhadap beberapa parameter data-data yang ada.
Dengan semakin banyaknya bencana alam yang terjadi, maka sikap pemegang keputusan seharusnya menjadi lebih peduli terhadap berbagai kajian atau simulasi yang dibuat. Salah satu bentuk perhatiannya dapat dituangkan dalam berbagai kebijakan yang dibuat harus memperhatikan faktor risiko bencana yang ada.
Sebagai contoh, hasil kajian tentang tsunami, seharusnya melahirkan kebijakan pembatasan bangunan di sepanjang pesisir pantai, atau kewajiban pemilik bangunan yang ada di dekat pantai untuk meninggikan struktur bangunan atau menanam pepohonan yang keras di hadapan bangunan tersebut dengan jarak yang cukup aman dari bangunan. Sedangkan bila berdasar analisa bahwa daerah tersebut sering terjadi gempa, maka spesifikasi gedung yang dibangun harus mengacu kepada standar tahan gempa.
Hal yang menarik, khusus di daerah yang dekat dengan industri kimia, apakah masyarakat sekitarnya tahu sifat dari gas atau zat yang ada pada industri tersebut, sehingga masyarakat memiliki pegangan untuk melakukan langkah langkah mitigasi pada saat terjadi kebocoran pada industri tersebut. Sebagai contoh, jika berat jenis zat tersebut lebih ringan dari udara, maka masyarakat diharapkan berdiri atau mencari tempat yang lebih tinggi, karena zat tersebut berada di bawah. Atau sebaliknya.
Terlebih di era big data saat ini, maka sudah seharusnya penanganan persoalan bencana harus malalui pendekatan dengan berbasiskan data, agar semua pihak dapat memanfaatkan informasi yang ada guna melakukan berbagai langkah dalam menghadapai kebencanaan, sejak dari sebelum terjadi bencana hingga tahap rehabilitasi/rekonstruksi setelah bencana, termasuk menyiapkan langkah-langkah guna mengurangi korban yang jatuh akibat bencana (mitigasi). Semoga. (red)
Boyke Pribadi, lahir di Bandung, 25 Juli 1968. Adalah Dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Alumni Taplai Lemhannas, serta aktif menulis artikel tentang politik, ekonomi, dan pelayanan publik. Ketua Umum MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) Provinsi Banten. Pernah menjadi Anggota Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (TPD-DKPP) Provinsi Banten (2015-2017). Direktur komunikasi & kerjasama Banten Institute of Regional Development (BIRD). Penggagas scenario planning “Banten 2045”, Sekretaris Umum ICMI Provinsi Banten.
