JAKARTA, biem.co — Ormas Islam Mathla’ul Anwar berkomitmen untuk tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, tetapi masing-masing individu pada ormas yang kini berusia lebih dari seratus tahun itu mempunyai kebebasan dalam menyalurkan aspirasi politiknya.
“Kebebasan dimaksud tentunya termasuk kebebasan memilih Caleg dan Capres pada 2019,” kata Ketua Panitia Pengarah Rakernas II Mathla’ul Anwar 2018, Mohammad Zen, dalam keterangan yang diterima biem.co, Senin.
Pernyataan yang dikemukakan Zen itu merupakan salah satu butir rekomendasi Rakernas II Mathla’ul Anwar yang berlangsung di Jakarta dari tanggal 7 hingga 9 Desember 2018.
Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh pengurus, anggota dan keluarga besar Mathla’ul Anwar agar menyalurkan aspirasi politiknya secara bertanggungjawab, termasuk dalam menentukan pemimpin terbaik yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
Pihaknya juga meminta kepada seluruh pengurus, anggota, simpatisan, dan keluarga besar Mathla’ul Anwar di seluruh dunia untuk menjaga ketertiban, harmoni serta kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama menjelang Pileg dan Pilpres 2019.
“Mathla’ul Anwar itu berjiwa ‘merah-putih’ serta selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan pribadi agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terpelihara,” kata Zen.
Oleh karena itu pula, menurut dia, Mathla’ul Anwar mengajak seluruh komponen bangsa untuk membangun persaudaraan, toleransi, kerukunan, dan harmoni di Bumi Pertiwi ini sesuai semboyan negara ‘Bhineka Tunggal Ika”.
Rekomendasi lain, sambungnya, adalah bahwa Mathla’ul Anwar akan mengusulkan KH Mas Abdurrahman sebagai Pahlawan Nasional. Untuk diketahui, KH Mas Abdurrahman adalah pendiri dari ormas yang kini berusia lebih dari satu abad itu.
Mathla’ul Anwar sendiri didirikan di Menes Banten pada 1916 oleh KH Mas Abdurrahman dan kawan-kawan. Ormas Islam itu kini memiliki perwakilan di 30 provinsi serta mengelola ratusan lembaga pendidikan dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.
Menurut Zen, rakernas Mathla’ul Anwar dalam rekomendasinya juga mengusulkan adanya penyempurnaan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah agar Pilkada berbiaya murah sehingga dapat mencegah munculnya tindak pidana korupsi.
Selain itu, Mathla’ul Anwar mendukung kebijakan Pemerintah yang memihak kepada pengembangan ekonomi ummat serta mendesak Pemerintah supaya mengoptimalkan pemberantasan gerakan separatis. (robi/red)
