KOTA SERANG, biem.co — Provinsi Banten berada diurutan ke 4 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia terkait Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Tercatat dari tahun 2003 sampai Oktober 2018 ada sebanyak 414.299 LTKM dengan pasca UU TPPU sebanyak 350.375 LKTM dan Banten sebanyak 15.458 LKTM, laporan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebanyak 3.221 laporan.
Untuk tiga besar di Banten terkait LTKM paling banyak daerah Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.
Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan, total transaksi LTKM yang terjadi di Banten cukup fantastis dengan nominal lebih dari Rp6,80 triliun dengan nominal transaksi tertinggi mencapai Rp1.630.077.999.996,-.
“Seperti yang saya jelaskan pada sesi diskusi tadi, laporan keuangan transaksi yang mencurigakan di Banten ini cukup lumayan jumlahnya, dan saya kira juga memerlukan bantuan dan kesadaran bersama untuk mengawasi,” ujarnya kepada biem.co saat diwawancarai pada kegiatan Diskusi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Kantor Bank Indonesia perwakilan Banten, kamis (29/11) .
Dian mengungkapkan hal tersebut belum berujung pada pidana, namun jika di lihat dari jenis kejahatan yang dilaporkan cukup serius karena disitu dilaporkan ada korupsi, narkoba, penipuan dan lain sebagainya.
“Ini tentu megharuskan kita untuk lebih waspada dan lebih meningkatkan untuk kita melakukan tindakan pencegahan money laundry, karena tentu kalau terbukti ada suatu tindak korupsi dan lain sebagainya kan kita harus menindaklanjutinya. Kenapa data ini ada dan harus dirilis karena ini sebetulnya dimaksudkan untuk juga informasi publik,” pungkas Dian
PPATK memang bertugas meganalisa data keuangan yang mencurigakan dan outputnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa memang ada indikasi-indikasi terkait tindak pidana yang dilakukan di daerah.
“Ini seluruh Indonesia, ada datanya . tentu terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi juga, APBD dan lain sebagainya, ini ranah kita (PPATK red). Sehingga tadi seperti yang dilihat posisi Banten ada di peringkat ke empat. Saya kira ini cukup berwaspada, laporan hampir dari semua profesi dilaporkan,” ujarnya
“Terlebih yang terlibat dilaporkan ada pejabat pemerintahan, ASN, tokoh politik, dan juga pegawai swasta dan lain sebagainya. Jadi cukup lengkap semua yang dilaporkan, ini juga membutuhkan kewaspadaan kita bahwa sangat mungkin terjadi hal-hal yang ilegal yang tidak melawan hukum,” tambah Dian
Paling banyak yang dilaporkan jika melihat populasi tentu ada di swasta, tetapi bukan berarti kecil yang diadukan terkait ASN dan juga tokoh-tokoh politik.
“Ini dimisalkan kejahatan yang terjadi ini lebih banyak dan bervariasi. Jadi kita tidak hanya ngobrol korupsi, ini yang diadukan itu terkait juga dengan narkoba, penipuan, perjudian dan lain sebagainya,” jelas Dian. (IY)
