KABUPATEN PANDEGLANG, biem.co – Pemkab Pandeglang terus menggenjot pembangunan infrastruktur di setiap lini sektor, namun sayang pembangunannya tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas.
Hal tersebut diungkapkan oleh Fikri Anidzar Albar, Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, saat menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor Kejaksaan Negeri Pandeglang, Kamis (22/11).
“Diduga ada pengurangan spesifikasi oleh pihak kontraktor,” seru Fikri, kepada biem.co.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyerukan bahwa pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot pemerintah Pandeglang dari tahun ke tahun mengalami stagnansi kualitas, ini terjadi di semua proyek pekerjaan DPUPR.
“Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang, Komisi III Bidang Pembangunan, terlihat tak berdaya dan dungu menyikapi persoalan ini,” tandasnya.
Fikri menambahkan, jika eksekutif (Bupati/DPUPR) dan legislatif (DPRD Komisi III) lalai. Maka, harapan terakhir bertumpu kepada yudikatif (Kejari),” kata Fikri.
Fikri Anidzar: HHHharapan terakhir bertumpu kepada yudikatif (Kejari).
Ia pun berharap Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), sebagai pengawas independen dan dibentuk agar penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan tata kelola.
“TP4D yang ada di Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia, harus mampu mengawasi seluruh kegiatan (proyek) yang bersumber dari APBD. Sesuai dengan Intruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 2015,” paparnya.
Oleh karena itu, imbuhnya, kami HMI Cabang Pandeglang menuntut TP4D untuk mengawasi dan mengamankan kegiatan proyek DPUPR, mengeluarkan surat rekomendasi, blacklist kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan nama pemiliknya agar tidak melakukan kegiatan jasa kontruksi di lingkungan Kabupaten Pandeglang di tahun anggaran selanjutnya.
“Mereka gagal dan amp jauh dari kualitas,” tandasnya.
Adapun proyek pembangunan yang disikapi mahasiswa diduga terjadinya pengurangan kualitas yakni; Peningkatan Jalan Kadubungbang – Cimanuk Kecamatan Cimanuk, Peningkatan Jalan Pabuaran – Kadomas Kecamatan – Kecamatan Banjar.
Peningkatan Jalan Perdana – Turus Kecamatan Patia, Peningkatan Jalan Ciburial – Cikadu Kecamatan Cibitung, Peningkatan Jalan Ciakar – Cibitung Kecamatan Munjul, Peningkatan Jalan Kampung Sabang – Kampung Bakung, Kecamatan Sukaresmi, Peningkatan Jalan Desa Kertajaya – Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur.
Peningkatan Jalan Desa Ciawi – SD Psr Gunung, Kecamatan Patia, Peningkatan Jalan Bama – Pagelaran, Peningkatan Jalan Surianeun – Cimoyan, Peningkatan Jalan Pamatang – Kampung Sabrang, Kecamatan Saketi, Peningkatan Jalan Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Peningkatan Jalan Jedangseti – Pasirgadung, Kecamatan Picung.
Peningkatan Jalan Maja – Cinunggal, Peningkatan Jalan Pandeglang – Cicadas, Peningkatan Jalan Parungkokosan – Umbulan Kecamatan Cikeusik, Peningkatan Jalan Sabi – Sukarehe Kecamatan Karangtanjung, Peningkatan Jalan Kadomas – Banjar Kecamatan Banjar, Peningkatan Jalan Desa Cikeusik Leuwibalang, Kecamatan Cikeusik.
Peningkatan Jalan Sadang – Polos Kecamatan Cimanggu, Penataan Alun – Alun Menes, Peningkatan Jalan Kubang Kampil – Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi,& Peningkatan Jalan Sodong Pintu – Majau Kecamatan Saketi, Peningkatan Jalan Pasar Panimbang – Kantor Kecamatan Panimbang, Peningkatan Jalan Bulagor – Pasirkoer Kecamatan Pagelaran, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cukang Sadang – Pagelaran.
Sementara itu, Ahmad Munirudin, Kordinator Lapangan mengatakan hal ini sebagai bentuk upaya pengawalan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang yang tidak sesuai dengan perencanaan.
“Kami berharap pihak Kejari lebih memfungsikan secara maksimal TP4D sebagai tim pengontrol infrastruktur bukan ada konspirasi di dalamnya mengingat bahwa TP4D ini penting dijadikan sebagai pengawasan,” tutupnya. (red)
