KABUPATEN SERANG, biem.co – Dalam rapat evaluasi keuangan tahapan Pemilu 2019 yang digelar di Gedung PKPRI Serang, Banten, sejumlah PPK mengeluhkan tidak adanya dana operasional dalam menunjang mobilitas PPK di lapangan.
Menurut Ketua PPK Kecamatan Tirtayasa, Hawasi, untuk Pemilu 2019 penganggaran sangat minim, beda dengan pemilu gubernur atau bupati. Sementara fakta yang ada di lapangan, pekerjaan pemilu lebih rumit, sementara untuk anggaran selain honor tidak ada, seperti penyewaan komputer atau pembelian alat tulis. Hal itu membuat PPK kebingungan.
Jika pun ada kegiatan, anggaran yang dikeluarkan berasal dari dana pribadi. PPK merasa keberatan karena kegiatan banyak namun tak ditunjang dengan dana operasional.
Komisioner KPU, Zaenal Muti’in mengaku tidak bisa berbuat banyak mengingat untuk anggaran plafonnya ada di KPU Pusat sehingga KPU daerah tidak bisa menganggarkan sendiri.
Nantinya dalam waktu dekat akan ada konsolidasi nasional KPU. Pihaknya akan membawa aspirasi dari PPK agar aspirasi bisa ditindaklanjuti dan diharapkan ada anggaran untuk operasional PPK.
Menurut Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Serang, Lisnawati mengaku bahwa dana operasional ada namun sedikit. Pihaknya pun tak bisa sembarangan menganggarkan anggaran karena harus satu pintu, yakni dari pusat. (firo)
