biem.co — Persoalan beras di negeri ini selalu menjadi polemik, banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran dengan berbagai alasan. Seperti yang terjadi baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menyebut data produksi beras sudah berantakan sejak 1997 di era Presiden Soeharto.
Melansir CNN Indonesia, data beras tersebut, seperti laporan Badan Pusat Statistik (BPS) berantakan, yang kemudian membuat pemerintah keliru dalam menentukan kebijakan dan saat ini dibenahi pemerintah.
“Memang, tidak benar data itu. Ini setahun lalu, BPS sampaikan ke kami dan ini mau kami benarkan,” ujar Jokowi, Rabu (24/10).
Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah menerapkan data acuan tunggal untuk produksi beras. Data tersebut dilakukan melalui metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang dikembangkan bersama Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) dengan pemindaian satelit dari LAPAN untuk kemudian diolah Badan Informasi Geospasial (BIG).
Sebelumnya, BPS menyatakan data produksi beras hingga akhir tahun berada di kisaran 32,42 juta ton atau lebih rendah 32 persen dari estimasi kementerian pertanian yang sebanyak 46,5 juta ton.
Tidak hanya produksi beras, data berbeda pun terjadi di luas lahan sawah baku. Data citra satelit resolusi tinggi LAPAN dan BIG menunjukkan luas lahan sawah baku saat ini 7,1 juta hektare (ha).
Sementara itu, data kementerian pertanian per September menunjukkan data luas lahan sawah sebesar 8,18 juta hectare. (IY)
