KOTA SERANG, biem.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan rekomendasi kepada Pemprov Banten untuk memangkas ribuan honorer non-kategori di Provinsi Banten. Pihaknya menilai, honorer non-kategori membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Menanggapi hal itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku tetap akan memperjuangkan honorer atau tenaga kerja sementara (TKS) non-kategori di lingkungan Pemprov Banten. Hal itu dikatakan Gubernur, mengingat peran TKS dianggap berperan penting dalam membantu ASN di lingkungan Pemprov Banten.
“KPK memang melarang TKS, suruh bubarin, Tapi saya nggak tega bubarinnya. Saya juga tau TKS ada yang nggak kerja, ada yang nongkrong aja. Ada juga yang berperan, yang serius kerja,” ujar Gubernur, saat memimpin apel upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan Sekretariat Daerah (Setda), Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, baru-baru ini.
Dikatakan Wahidin, ia akan meminta izin kepada KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) untuk tetap mengakomodir TKS non-kategori di lingkungan Pemprov Banten dengan tetap melakukan seleksi internal.
“Tahun ini mau saya naikin, minta izin dulu ke KPK, ke BPK. Saya akan pertahankan 6000 orang itu sambil saya seleksi pelan-pelan. Kalau setelah verifikasi 6000 orang itu tidak bisa dipertahankan, ya yang 4300 kita pertahankan,” ungkapnya.
Untuk itu, dirinya mengimbau kepada seluruh TKS untuk tetap semangat bekerja dan ikhlas membantu pembangunan Provinsi Banten. Dari melihat semangat itulah, kata Wahidin, yang menjadi alasan dirinya dan wakilnya, Andika, untuk mempertahankan mereka.
“Karena ternyata, kalian (TKS) itu punya jasa terhadap provinsi ini. Saya hargai itu,” pungkasnya. (HH)
