biem.co – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengeluarkan statement bahwa “Indonesia jika tidak impor beras akan mengalami kekacauan”. Ia mengklaim Impor merupakan langkah yang tepat karena Indonesia terancam defisit beras.
Enggar menjelaskan, stok beras pemerintah di gudang Bulog bahkan sempat minus karena dampak dari persediaan tahun lalu yang turun tajam. Saat ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan beras rastra bagi masyarakat kurang mampu.
“Pemerintah punya dua pilihan. Kalau impor bully, kalau tidak impor siapa pun pemerintahnya akan jatuh dengan chaos. Itu konsekuensi politik yang ada,” ujar Enggar seperti di kutip laman CNNindonesia (14/9).
Ia menekankan, Indonesia, siapapun yang ‘megang’ pemerintahan pasti selalu mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan. Apalagi, saat ini, lahan pertanian di tanah air kian menipis dan tergerus pembangunan. “Hanya di zaman orba (orde baru), itu pun satu periode tertentu, kita tidak impor beras. Di luar itu, kita selalu impor beras,” tegasnya.
lebih lanjut, Enggar mencontohkan, pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2014 lalu, pemerintah memutuskan untuk impor sebanyak 2,5 juta ton. Impor tersebut dilakukan guna meredam gejolak politik yang mungkin terjadi jelang Pilpres jika harga beras terus naik.
Kemudian pada 2015, Menteri Perdagangan Thomas Lembong juga memutuskan impor beras sebanyak 1,5 juta ton. Baik SBY maupun Thomas Lembong, menurut dia, melakukan impor beras secara G to G (government to government), sehingga mendapat harga lebih murah.
Berita terkait:
“Langkah yang diambil mereka benar. Saya tidak berani, saya pilih tender terbuka yang transparan, meski harga lebih mahal. Tender terbuka semua bisa melihat, termasuk KPK,” ungkap dia.
Enggar menambahkan setiap kebijakan impor tidak ‘ujug-ujug’ terjadi , melainkan ada tahapan seperti melalu rapat koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Perekonomian. Rapat juga dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Pertanian, Dirut Bulog, dan Deputi Menteri BUMN.
Kementrian perdagangan dibawah kepemimpinan Enggar sepanjang tahun ini telah mengeluarkan izin impor 2 juta ton beras. Izin impor diberikan secara bertahap, yakni 500 ribu ton sebanyak dua kali serta 1 juta ton. (IY)
