biem.co – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberitahukan pihaknya sudah mendapatkan hasil audit keuangan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dilansir dari Media pemberitaan nasional Hasil audit tersebut untuk periode Januari-Juli 2018 serta potensi arus tagihan dari Agustus – Desember 2018.
Dari hasil audit tersebut, tagihan BPJS Kesehatan berpeluang lebih kecil dibanding laporan sebelumnya.
Sri Mulyani mengungkap “Kami sudah mendapatkan hasil audit dari BPKP, dan kami masih akan teliti lagi. Ada beberapa pos yang ternyata mengalami penurunan, terutama terhadap tagihan dari berbagai pusat kesehatan,” ujarnya, Senin (27/8/2018).
Menurutnya, penurunan dari beberapa pos berupa tagihan dari pusat-pusat kesehatan itu cukup signifikan. Namun, ia belum ingin merinci lebih jelas hasil audit tersebut serta bagaimana dampaknya terhadap neraca keuangan BPJS Kesehatan.
Setelah mempelajari hasil audit keuangan BPJS Kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan melihat seberapa besar defisit anggaran BPJS Kesehatan untuk tahun ini.
Setelah mendapatkan besarannya, Kemenkeu akan menggunakan bauran kebijakan untuk mengatasi defisit tersebut. Kebijakan tersebut, antara lain, meminta BPJS Kesehatan melakukan efisiensi hingga menyuntikkan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).
“Bauran itu masing-masing kami lakukan untuk menjaga agar BPJS Kesehatan bisa sustainable (berkelanjutan),” katanya.
Berdasarkan Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan Tahun 2018, pendapatan ditargetkan mencapai Rp79,77 triliun dan pembiayaan sebesar Rp87,80 triliun yang artinya defisit sekitar Rp8,03 triliun. (IY)
