KOTA SERANG, biem.co – Belakangan terjadi beberapa aksi penolakan deklarasi #2019GantiPresiden dibeberapa daerah di Indonesia. Seperti yang terjadi di Pekanbaru dan Surabaya beberapa waktu lalu.
Mendengar kabar tersebut, Koordinator Presidium #2019GantiPresiden Provinsi Banten, Sudrajat Syahrudin mengaku pihaknya menolak dengan keras cara-cara represif dan premanisme terhadap gerakan #2019GantiPresiden.
“Karena kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur oleh undang-undang,” tuturnya, Senin (27/8/2018)
Dalam keterangannya yang di sampaikan kepada kru biem, Sudrajat mengatakan cara-cara seperti ini justru merugikan Pak Jokowi dan tidak menggambarkan cara mendukung yang baik dan benar.
“Kami meminta bukti Pernyataan Pak Jokowi saat sambutan di Partai Demokrat yang katanya beliau mengaku sebagai Demokrat Sejati,” tandasnya.
“Kami berharap meskipun berbeda pilihan tetapi harus saling menghargai dan menghormati kebebasan berpendapat,” imbuhnya.
Dengan adanya penolakan dan pembubaran deklarasi #2019GantiPresiden dibeberapa titik deklarasi tersebut setidaknya sudah mengurangi nilai-nilai demokrasi di negri ini terutama dalam hal menyampaikan pendapat dimuka umum.
Kendati seperti itu, Sudrajat juga mengatakan bahwa sistem demokrasi tidak ada yang bobrok.
“Tapi mental pelaksana demokrasinya yang bobrok,” pungkasnya.
Dirinya pun mengajak untuk bersama-sama saling menjaga aset bangsa terbesar kita yaitu demokrasi agar tidak rusak dan tidak ternodai oleh tindakan provokatif dan represif. (Iqbal)
