JAKARTA, biem.co – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mendirikan Democracy Watch Indonesia (DWI) sebagai upaya melakukan pengawalan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilihan Legislatif dan Presiden) tahun 2019.
Launching yang berlangsung di Sekretariat PP KAMMI, Minggu siang (05/08/2018) ini juga mengeluarkan empat poin yang menjadi focus gerakan DWI.
Keempatnya yaitu pengawalan terhadap penyelenggara maupun peserta pemilu, pencerdasan politik kepada masyarakat, menangkal penyebaran hoax, memastikan netralitas pemerintah dan aparat hukum selama proses pemilu berlangsung.
Ketua Umum PP KAMMI Irfan Ahmad Fauzi mengatakan Democracy Watch Indonesia (DWI) didirikan sebagai akumulasi dari keresahan akibat masih banyaknya temuan pelanggaran yang selama ini terjadi baik yang dilakukan oleh peserta, partai politik, birokrasi, masyarakat maupun penyelenggara pemilu selama proses pemilu berlangsung. Hal ini membuat pemilu dinilai kurang berintegritas dan kurang demokratis.
“Jangan sampai ada masyarakat yang kehilangan hak pilih, maraknya kampanye hitam, serta merebaknya money politik” tutur Irfan.
Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas, lanjut Irfan, adalah timbulnya konflik sosial yang dapat mencederai pesta demokrasi lima tahunan ini. Pemicunya adalah perang informasi antar lawan politik tanpa batas sehingga membuat keresahan yang luar biasa terhadap masyarakat.
“Apalagi isu pilpres yang digadang-gadang hanya memunculkan dua nama. Potensi konfliknya akan sangat besar, dan negara harus bisa memastikan tidak terjadinya perang saudara karena persoaloan pemilu ini. Disinilah pentingnya Bawaslu maupun KPU sebagai perwajahan negara harus selaras dengan peran dan fungsinya dalam mengawal pemilu. Serta memastikan lembaga tersebut tetap terjaga integritasnya,” imbuhnya.
Selain itu, yang harus menjadi perhatian adalah partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawal pileg maupun pilpres.
“Masyarakat mulai jengah dengan janji kampanye yang seringkali hanya sebatas ucapan belaka. Mulai dari memastikan kesejahteraan masyarakat hingga pengelolaan pemerintahan yang transparan serta mendukung upaya pemberantasan korupsi nyatanya janji itu jauh panggang dari api. Kondisi saat ini tidak hanya membuat apatis masyarakat untuk mengawal pemilu, bahkan keengganan untuk hadir ke TPS meski sekedar memilih sangat mungkin terjadi,” lanjutnya.
Aktivasi masyarakat inilah yang menurut Irfan menjadi salah satu agenda terpenting DWI. Konsentrasi utama yang menjadi target DWI adalah pemilih pemula yang sangat minim pengetahuan politik. Meskipun daftar pemilih tetap belum resmi diputuskan, setidaknya dari data yang ada sekitar 196,5 juta pemilih dalam Pemilu 2019 nanti.
“Dari jumlah itu 7,4 persen diantaranya atau sekitar 14 juta pemilih merupakan generasi muda yang memiliki hak pilih untuk pertama kalinya. Sehingga jangan sampai pemilih pemula tersia-siakan karena ketidakmengertian mereka terhadap penggunaan hak pilih,” tambah Irfan.
Sementara itu, Deni Setiadi yang didaulat sebagai koordinator Democracy Watch Indonesia oleh ketua umum PP KAMMI langsung diberikan tugas untuk membentuk struktur tingkat wilayah hingga daerah di seluruh Indonesia khususnya daerah yang menjadi basis kader KAMMI.
“Tentu tugas yang berat mengkonsolidasikan ke seluruh wilayah, tapi saya optimis 30 provinsi dan 150an daerah bisa terbentuk struktur yang solid,” ujar Deni
Deni menyatakan bahwa Pengawalan terhadap data pemilih hingga menyoal dana kampanye juga menjadi agenda dalam pengawalan pemilu kali ini. Merujuk kepada pemilu beberapa tahun terakhir, pelaporan dana kampanye hanya sekedar formalitas.
“Kebanyakan calon tidak jujur melaporkan dana kampanye dan hanya sekedar memenuhi syarat administrasi saja,” terangnya.
Deni menambahkan bahwa netralitas pemerintah dan aparat hukum juga tidak luput dari perhatian lembaga ini. Deni berharap terciptanya iklim demokrasi yang sehat serta lahirnya pemimpin berintegritas terwujud dengan kerjasama yang dibangun antara DWI, Pemerintah, Aparat hukum hingga masyarakat.
“Lembaga ini tidak hanya sampai selesainya pemilu, melainkan akan terus ada sebagai bagian dalam proses pengawalan kebijakan demi kemaslahatan,” pungkas Deni.
