biem.co — Gubernur Banten menyesali dan menyayangkan sikap BNN Banten yang menolak pemberian dana hibah tahun 2018 di berbagai media sebesar 2 milyar dengan alasan dana tersebut terlalu kecil dari usulan yang diajukan sebesar 30 milyar yang diperuntukkan untuk kebutuhan rehabilitasi dan sosialisasi.
Pada tahun anggaran 2019, BNN Banten mengusulkan pula sebesar 93 milyar (untuk membeli lahan dan pembangunan gedung rehabilitasi). Permintaan ini dianggap tidak wajar karena secara vertikal, kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi tanggungjawab pendanaan APBN. Sedangkan hibah itu bersifat tidak wajib, diberikan setelah pendanaan program-program Pemprov Banten yang dianggap mendasar sudah dipenuhi.
Saat ini, Gubernur Banten sangat fokus dan concern terhadap pemberantasan narkoba, khususnya di Banten. Langkah strategis preventif yang dilakukan adalah menguatkan kapasitas kelembagaan pesantren di Banten agar menjadi benteng dan lembaga think-thank dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba (termasuk gerakan deradikalisme), penguatan kapasitas kelembagaan sekolah dengan segala aspek mendasar didalamnya agar komunitas sekolah tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba, termasuk langkah-langkah pencegahan lainnya.
Adalah logika yang fatal ketika BNN Banten menolak dan menyalahkan besaran dana hibah yang diberikan oleh Pemprov Banten karena tidak sesuai dengan besaran jumlah yang diminta oleh BNN Banten kemudian menganggap sia-sia pembiayaan infrastruktur, sekolah, akses masyarakat terhadap kesehatan yang dibutuhkan masyarakat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian menuding bahwa Gubernur Banten kurang serius memperhatikan pemberantasan narkoba di Banten hanya gara-gara dana hibah yang diperoleh BNN Banten tidak sesuai?
Dengan sikap BNN Banten seperti itu, kata Ikhsan Ahmad selaku Tenaga Ahli Gubernur Banten, masyarakat justru mempertanyakan kompetensi dan komitmen BNN Banten dalam memerangi narkoba. Sebaiknya, BNN Pusat segera mengevaluasi apa yang terjadi di Banten. (red)
