biem.co — Secara tidak kita sadari pada era digital seperti ini informasi sangat mudah untuk diakses terlepas dari informasi positif ataupun negatif. Serta tidak bisa kita pungkiri paham-paham yang tersirat maupun secara gamblang banyak yang beredar dan dapat diakses oleh siapapun lebih khususnya di lingkungan akademisi.
Kini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) berencana mencegah paham radikal di kampus dengan cara mencatat nomor telepon seluler (ponsel) dan media sosial (medsos) mahasiswa baru. Ternyata, hal tersebut menuai kritik.
Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, Maneger Nasution menilai upaya tersebut justru menunjukkkan pemerintah sedang panik. Menurutnya, cara seperti itu akan membuat mahasiswa, khususnya mahasiswa baru akan tertekan.
“Lebih dari itu dikhawatirkan akan mengganggu kebebasan berpendapat mahasiswa. Tindakan Pemerintah tersebut mengarah pada hal yang represif. Itu akan mengancam masa depan demokrasi kita dan berpotensi melanggar hak kebebasan berpendapat warga negara,” ungkapnya.
Dilansir dari laman sindonews, sebelumnya Menristek Dikti Mohammad Nasir meminta seluruh Rektor, terutama Perguruan Tinggi Negeri (PTN), untuk mencatat semua nomor ponsel dan media sosial mahasiswa barunya.
Dalam penjelasannya, pengawasan ini nanti akan dilakukan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).
”Tujuannya kami ingin monitoring. Kami akan bekerja sama dengan BIN dan BNPT. Mereka yang punya hak untuk mengawasi,” katanya seusai rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR.
Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah mengingatkan Pemerintah untuk tidak melakukan tindakan yang justru menimbulkan ketakutan di lingkungan kampus, apalagi terhadap mahasiswa baru.
“Hal ini memang mengkhawatirkan kita apalagi saya rasa dinamisasi Bangsa itu harus mulai dari kampus. Betul radikalisme dan terorisme harus kita tolak tapi jangan semua berlebihan, semua ada aturannya,” tutupnya. (Iqbal)
