JAKARTA, biem.co – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengajak semua pihak menolak veto Amerika Serikat (AS) atas resolusi perlindungan internasional untuk rakyat Palestina yang diajukan Kuwait ke Dewan Keamanan (DK) PBB.
Proposal datang menyusul adanya banyak warga Palestina yang jadi korban, termasuk perawat media Razan Najjar yang tewas diserang tentara Israel dalam demonstrasi Great March of Return di Gaza, Israel yang berlangsung sejak 30 Maret lalu.
“Kami menyesalkan sikap AS yang tidak berpihak terhadap perdamaian di tanah Palestina,” kata Ketum PB HMI, Saddam Al Jihad. Saat di media PB Hmi
Menurut Saddam, sikap veto AS atas banyak keputusan penting, terutama mengenai nasib rakyat Palestina sudah jadi tradisi. Menurut Saddam sebagai negara anggota tetap DK PBB semestinya AS turut serta dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Maka segala usulan rekonsiliasi di Palestina mestinya AS mendukung.
“Hak veto inilah yang tampak seperti sistem pengendali imperialisme global gaya baru. Kalau ditanya saya menyakini hampir mayoritas negara di dunia punya kepedulian sama bahwa perdamaian di tanah Palestina harus ditegakkan,” kata Saddam.
Ia menegaskan Indonesia dalam hal ini melalui Kemenlu harus terus berusaha menjembatani, dan menggalang dukungan dunia supaya perdamaian di Palestina terwujud.
“Saya optimis Indonesia mampu menggerakan dukungan untuk Palestina,” pungkasnya.
Saddam menjelaskan bahwa, bukan kali pertama AS bersikap kontradiktif. Salah satunya mengenai keputusan AS membatalkan perjanjian internasional 2015 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang membahas tentang pembatasan kegiatan nuklir Iran dengan konsensi pencabutan sanksi ekonomi. Padahal ini juga atas dukungan DK PBB. Setelah tarik diri dari kesekatan itu AS kembali memberikan sanksi kepada Iran.
“Dunia dan Indonesia memang sudah sewajarnya mengkritisi keputusan-keputusan AS yang tidak menguntungkan bagi proses terciptanya perdamaian dunia,” kata Saddam.
Seperti diberitakan, hanya AS dalam keanggotaan DK PBB yang memveto proposal perdamaian Palestina. 10 suara mendukung dan 4 suara memilih abstain, termasuk Polandia, Inggris, Belanda. Resolusi dapat diterapkan apabila disetujui 9 suara dan tidak mendapatkan veto dari AS, Rusia, China, Prancis dan Inggris. (Juanda)
