KOTA SERANG, biem.co – Mengangkat tema ‘Optimalisasi Pengawas Pilkada di Bulan Suci Ramadhan’, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) menggelar acara Pengukuhan Pengurus dan Launching Majelis Kajian Ramadhan (Makar) yang berlangsung di Gedung Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU).
Acara tersebut dihadiri oleh lintas organisasi Cipayung dan puluhan kader PMII, Rabu (23/05), yang mendatangkan beberapa narasumber.
Agung Fajar Risnanto selaku Ketua Pelaksana menuturkan bahwa tujuan acara ini ialah untuk mengawal penuh Pilkada Kota Serang, sekaligus Pengukuhan Pengurus dan Launching Makar serta buka bersama dengan para senior PMII.
“Diskusi kali ini pun kami menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Rudi Hartono selaku Ketua Panwaslu Kota Serang, Heri wahidin selaku Ketua KPU Kota Serang, dan Leo Agustino selaku Pengamat Politik. Ketiga narasumber tersebut yang akan memaparakan sedikit banyaknya tentang Pilkada Kota Serang,” ujar Agung, saat ditemui biem.co.
Dengan diadakannya kegiatan tersebut, Agung berharap masyarakat Kota Serang bisa menjadi pemilih yang cerdas, serta dapat mengawal terus melalui berbagai media. “Mudah-mudahan tidak ada lagi yang golput dalam Pilkada tahun 2019. Karena apaun pilihannya, kita harus tetap memilih untuk memimpin kota Serang ke depannya,” ungkapnya.
Berkaitan dengan Pilkada, menurut Rahman Ahdori selaku Ketua Umum PC PMII Kota Serang, kampanye di bulan Ramadhan sulit dibedakan dengan sedekah, infak, atau berbuat baik yang lainnya. Sehingga, katanya, cukup sulit untuk mengawasi adanya politik uang.
“Sejauh ini, PMII terus melakukan pengawasan kontrol sosial terkait Pilkada. Bahkan, kami pernah melakukan survey secara langsung tatap muka bersama masyarakat. Di situ, kami dapatkan bahwa masyarakat tidak butuh siapa orang yang akan menjadi Walikota, akan tetapi yang mereka inginkan ialah bisa atau tidak memberikan solusi untuk Kota Serang, seperti kebanjiran, kumuh, tata ruang yang semrawut, dan yang paling terutama, maysarakat mengeluhkan soal lapangan pekerjaan,” terang Rahman kepada biem.co.
Ditambahkan Rahman, pihaknya meminta kepada KPU dan Panwaslu agar bisa mengadakan sosialisasi terkait perbedaan kampanye politik uang dan pemberian infak dan sedekah. “Kami rasa sedekah juga tidak bisa d paksakan. Untuk mengantisipasi ini, perlu adanya kesepakatan antara KPU, Panwaslu, dan masyarakat. Jangan sampai politik ini menodai bulan suci Ramadhan,” ucapnya.
Ia pun berharap bisa ada sosok pemimpin yang baru dan benar-benar bisa memberikan solusi untuk masyarakat, terutama pada masalah lapangan pekerjaan. (Juanda)
