KOTA SERANG, biem.co – PKH di Provinsi Banten telah dimulai sejak 2008 hingga 2018, di mana kegiatan tersebut sudah mampu mengcover sebanyak 318.667 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 602.280.630.000.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Nurhana, dalam Rapat Rekonsiliasi Data Penyaluran Bansos PKH tahap I, di Aula Gedung A Dinas Sosial Provinsi Banten, Kota Serang, awal April 2018.
“Penyaluran PKH tahapan I tahun 2018 ini, anggaran yang akan disalurkan sebesar Rp. 159.333.500.000,- untuk se-Provinsi Banten,” papar Nurhana.
Dapat dibayangkan, lanjut Nurhana, uang tunai sejumlah itu bisa terdistribusikan kepada masyarakat Banten pada klaster kemiskinan terbawah, tentu akan sangat berpengaruh pada peningkatan daya beli masyarakat, terlebih pada peningkatan indeks pembangunan pendidikan dan kesehatan.
“Fakta yang tak terbantahkan, bahwa PKH berperan besar dan bermanfaat sekali dalam membantu peningkatan IPM dan capaian target MDG’S,” tandasnya.
Selanjutnya, Nurhana mengatakan, penambahan kuota KPM PKH tahun 2018 ini berdampak pada penambahan jumlah SDM PKH, baik Korkan hingga Korkot, Operator Administrator pangkalan data dan adanya SDM PKH yang baru di tahun 2018, yaitu Peksos Supervisor.
“Secara keseluruhan, SDM PKH tahun 2018 berjumlah 981 orang. Ini merupakan potensi yang dimiliki dan harus dioptimalkan”, ujar Nurhana, semangat.
Keberhasilan pelaksanaan PKH, kata Nurhana, di antaranya dapat dilihat dari tingginya realisasi penyaluran bantuan.
“Melalui kegiatan ini, kita cari solusi atas berbagai pemasalahan atau kendala yang terjadi dalam tiap tahap penyaluran,” tutup Nurhana.
Sementara itu, Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Provinsi Banten, Irma menambahkan bahwa tujuan rapat tersebut untuk menyelesaikan permasalahan terkait ketidaksesuaian data penyaluran bantuan sosial PKH di lapangan antara operator kabupaten/kota dengan himbara setempat.
“Selain itu, agar masing-masing intansi penyelenggara memahami tugas dan perannya agar koordinasi antara intansi penyelenggara PKH terjalin dengan baik, sehingga pelaksanaan PKH di Provinsi Banten bisa berjalan lancar sesuai harapan kita berama,” ungkapnya.
Menyoal anggaran bantuan, kata Irma, nanti sumbernya berasal dari anggaran dana dekonsentrasi tahun 2018.
Hadir dalam kegiatan ini, sebanyak 42 peserta terdiri dari petugas sekretariat tim PKH Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Bank Indonesia, Himbara penyaluran PKH, Koordinator Kabupaten/Kota dan Peksos Supervisor. (Adv)
