KOTA SERANG, biem.co – Dalam sambutan pembukaan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, menyebutkan bahwa ada sebanyak 126 juta bidang yang belum bersertifikat se-Indonesia. “Dan saat ini, ada 5000 sertifikat yang sudah dibagikan,” ucapnya, di acara Sertifikasi Bidang Lahan yang diselenggarakan di Alun-alun Barat Kota Serang, Rabu (14/03).
Ia mengaku, tiap melakukan kunjungan ke setiap daerah, pasti ada saja warga yang mengeluh soal sengketa tanah. “Pasti sertifikasi lahan,” ujarnya.
Jokowi menegaskan, tahun ini sekiranya ada tujuh juta sertifikat tanah yang harus dikeluarkan. “Tahun lalu target lima juta belum tercapai dan tahun ini harus tujuh juta sertifikat beres semua. Tahun mendatang naik menjadi sembilan juta,” serunya.
“Ini menjadi PR (red: pekerjaan rumah) buat BPN (red: Badan Pertanahan Nasional). Ditawarkan jika target tidak tercapai, jabatan digadaikan atau dicopot,” tegasnya.
Dari penegasan Jokowi tersebut pun mendapat seruan dan tepuk tangan yang meriah dari ribuan warga yang hadir. “Tahun 2023, Banten harus dibereskan tanah bersertifikat. Dengan adanya sertifikat menjadi bukti kuat supaya tidak ada gugatan tanah sengketa antara tetangga sekitar maupun pemerintah,” tuturnya sambil mengenggam sertfikat berwarna hijau.
“Keluhan urusan sengketa harus di-stop, jangan sampai setiap kunjungan warga selalu membahas hak tanah. Masyarakat harus mempunyai hak dengan sertifikat ini,” ungkapnya.
Jokowi pun mengingatkan jika sertifikat digadaikan, masyarakat harus memperhatikan kebutuhan serta kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. “Jangan menggadaikan sertifikat untuk membeli tanah, mobil, televisi atau apalah. Gunakan sebaik-baiknya,” katanya. (Dion)
