SUBANG, beim.co — Tahun 2018 mendatang, Pemerintah Provinsi Banten memastikan akan melakukan pembangunan fisik di sejumlah bidang infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, ruang kelas dan gedung sekolah hingga rumah layak huni bagi warga tidak mampu.
Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy meminta agar rencana kerja Pemprov Banten melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait programnya masing-masing benar-benar direncanakan secara matang, sehingga tidak berhenti hanya pada tataran rencana.
“Misalnya, untuk pembangunan fisik saja, apabila rencana sudah dibuat melalui penganggarannya, maka langkah berikutnya adalah memastikan lelang pekerjaan agar dapat dilaksanakan tepat waktu. Percuma sudah dianggarkan tapi sampai akhir tahun anggaran ternyata gagal lelang,” seru Andika, usai memimpin rapat dengan para Kepala OPD tentang Rencana Kerja Tahun 2018 di Ciater, Subang, Jawa Barat, Kamis (21/12).
Karena hal itu, tak jarang saat rapat berlangsung, Andika berungkali bertanya secara langsung kepada Kepala OPD yang tengah melakukan paparan rencana kerja OPD-nya tenang kapan lelang pekerjaan yang direncanakan dapat dilakukan. Selain itu, ia juga kerap bertanya soal teknis rencana-rencana kerja OPD tersebut, di antaranya bertanya perihal kapan pekerjaan dapat selesai dilakukan dan seberapa relevan antara yang ditargetkan dengan kemungkinan pekerjaan dapat dilaksanakan.
Diakui Andika, sejauh ini perencanaan yang dilakukan OPD sudah cukup baik. Namun tak jarang pada pelaksanaannya kerap terjadi kesenjangan dengan perencanaan. “Saya dan Pak Gubernur (Gubernur Banten, Wahidin Halim) tidak mau semua ini hanya business as usual, atau juga hanya bagus di atas kertas, tapi faktanya berbeda jauh dari rencana,” tegas Andika.
Selanjutnya, diungkapkan dalam forum rapat bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) pada 2018 mendatang memprioritaskan pembangunan jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten di sejumlah kabupaten/kota. Dengan total anggaran sebesar Rp633 miliar.
Adapun ruas jalan yang akan dibangun pada 2018 mendatang secara penganggaran jamak (penganggaran berlanjut ke tahun-tahun berikutnya) di antaranya adalah ruas jalan Tanjung Lesung – Sumur di Kabupaten Pandeglang sepanjang 15 km dan Cipanas – Warung Banten di Kabupaten Lebak sepanjang 30 km.
“Selain pembangunan jalan, pada 2018 kami juga telah menganggarkan untuk perbaikan di sejumlah ruas jalan dengan total 100 km dari 600-an km jalan rusak di Banten. Sisanya akan dilanjutkan tahun berikutnya,” terang Kepala DPUPR, Hadi Soeryadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Engkos Kosasih Samanhudimemaparkan, dengan alokasi anggaran mencapai Rp1,9 miliar pada 2018, pihaknya memastikan akan melakukan sejumlah pembangunan fisik terkait fasilitas pendidikan dasar di Banten.
“Ruang Kelas Baru (RKB) saja akan dibangun sebanyak 493 unit. Lalu akan dibangun gedung sekolah sedikitnya 7 sekolah yang pembebasan lahannya sudah selesai, jadi tinggal membangun,” seru Engkos.
Engkos juga memastikan bahwa pihaknya sudah menganggarkan dana untuk hal-hal penunjang pembangunan di bidang pendidikan, seperti honor guru non-PNS sampai untuk Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). “Ini tidak lepas dari visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam membangun Banten di periode kepemimpinan 5 tahun ke depan,” tandas Engkos.
Berikutnya, Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, M. Yanuar mengatakan bahwa pada 2018 mendatang, pihaknya akan membangun sebanyak 1.400 rumah tidak layak huni milik masyarakat Banten di kawasan kumuh menjadi rumah layak huni. “Saat ini, di Banten terdapat kawasan kumuh seluas 304 hektar. Untuk itu, kami akan membangun tidak hanya rumahnya, tapi juga meliputi fasilitas pendukungnya seperti sanitasi hingga air minum,” pungkas M. Yanuar. (red)
