biem.co ꟷ Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memang kerap mendapat sorotan. Tak jarang, hal tersebut membuat beberapa pihak ikut mengkritisi terkait relevansi anggaran belanja dengan program kerja yang ada. Seperti yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan sambutan pada acara Workshop Golkar. Dilansir dari okezone.com, Kamis (30/11), ia menyoroti dua hal terkait APBD yang dinilainya masih belum maksimal.
Pertama, ia menilai bahwa sebagian besar APBD digunakan untuk biaya belanja pegawai yang diketahui memiliki bagian sebesar 70,9 persen.
“Di kabupaten kota hampir separuh APBD untuk gaji, ini nggak ada ruang berbagi untuk kegiatan di daerah. Mayoritas APBD dibelanjakan untuk hanya pegawai (red: PNS), bahkan pegawai belum tentu laksanakan tugas layani masyarakat. Sebenernya kalau layani masyarakat dengan baik itu masih kasih benefit untuk masyarakat,” ujar Sri Mulyani.
Kedua, Sri Mulyani menilai, belum ada standar program dan kegiatan daerah yang membuat APBD seringkali tak tersalurkan dengan baik. Misalnya, adanya program-program di daerah yang mencapai lebih dari 500-an, padahal biaya yang ada tidak seberapa dan seringkali hanya habis untuk panitia saja. Sehingga, Sri menyatakan hal tersebut tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kegiatan yang bervariasi antara daerah begitu banyaknya sehingga nggak fokus dan hasilnya sangat nihil,” pungkasnya. (HH)
