JAKARTA SELATAN, biem.co — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Labuhan Batu Jabodatabek menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK, Jln. Rasuna Said-Jakarta Selatan, Kemarin.
Aksi yang digelar tersebut, atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Labusel tentang pengelolaan APBD.
“Bupati Labuhan Batu Selatan terindikasi penyalahgunaan pengelolaan APBD, serta banyak kejanggalan yang terjadi di lapangan,” ujar Koordinator Aksi AS. Harahap, dalam rilis yang diterima biem.co, Jumat (15/09).
Ia juga melanjutkan, “apakah Anda pernah mendengar istilah Hepeng Do Ha Mangatur Negaraon (uang yang mengatur negara ini), kalimat yang sering terdengar sebagai konotasi atas prilaku koruptif di sumatera utara”.
“Maka dari pada itu kami sangat berharap KPK harus bersih-bersih korupsi di Sumatera Utara, terkhusus Labuhan Batu Selatan yang hari ini dipimpin oleh Wildan Aswan Tanjung. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Labuhan Batu Selatan,” pungkasnya.
Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisma di atas bumi Sumatera Utara, maka ikhtiar transparansi dan kompetensi juga profesionalitas harus dikedepankan dalam pengelolaan APBD.
“Kami mendukung kerja-kerja KPK dalam perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Namun, KPK harusnya bisa membaca lagi persoalan intransparansi tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan,” pungkasnya.
Aksi tersebut diakhiri dengan penyampaian tuntutan. Adapun tuntutan yang disampaikan Aliansi Pemuda Labuhan Batu Jabodatabek meminta KPK untuk segera :
1. Memantau APBD Kabupaten Labuhan Batu Selatan
2. Melakukan analisa terhadap pembelian tanah untuk kompleks perkantoran Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang berlokasi di Desa Sosopan, Kotapinang, Labuhan Batu Selatan.
3. Memantau proses lelang dan pengerjaan proyek pekerjaan umum.
4. Memantau ketidaktransparan pengurangan gaji tenaga kontrak selingkup Pemkab Labuhan Batu Selatan.
5. Memeriksa penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan rumah dinas bupati.
6. Menganalisis penggunaan anggaran PPK dan MTN.
7. Terakhir, berharap KPK menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan penyelewengan APBD Kabupaten Labuhan Batu Selatan. (red)
Berita Terkait ;
Kunjungi Kedubes Palestina, Kohati Badko Jabodetabeka Banten Hasilkan Beberapa Poin Kesepakatan
Meski Kemarau, Bulog Jamin Stok Beras Aman
Gelar Rapat Harian, HMI Badko Jabodetabeka Banten Gagas Pentingnya Kerjasama Kebaikan
Indra Martha Rusmana, Menjadi Inspirator dan Motivator Responsif
