YOGYAKARTA, biem.co – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar acara Bimbingan Teknis Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang bertujuan untuk menyatukan data nasional korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta, pada Selasa (18/07).
Ketua panitia, Didik dari Kemen-PPPA menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan dari bimtek sebelumnya, namun lebih menekankan pada evaluasi dan review data aplikasi dan pendataan sebelumnya.
“Hasil pemantauan dan evaluasi selama satu semester 2017 kemarin, masih banyak provinsi dan kabupaten/kota yang belum maksimal dalam entry data, karena lemahnya koordinasi antar lembaga layanan dan banyak yang alih tugas, sehingga tidak ada transfer knowledge ke petugas yang baru,” terang Didik.
Sementara itu, Wati Marliawati, Kabid Perempuan dan Anak (DP3AKKB) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengucapkan rasa terimakasihnya pada Kemen-PPPA yang sudah mempercayakan DIY sebagai tuan rumah. Juga, sambutan selamat datang kepada para peserta bimtek.
Berbeda dengan Titi Eko, Kepala Biro Data dan Perencanaan Kemen PPPA. Ia berharap kepada para peserta yang ikut bimtek ini dapat menjadi pelatih bagi masing-masing provinsinya. “Saya mengundang peserta untuk dapat melihat Command Center kami di Lt. 2 Kemen-PPPA. Banyak kebijakan yang mengamanatkan kita untuk memperkuat data. Karenanya, saya berharap basis data ini sampai ke tingkat kecamatan,” terang Titi.
Kemudian, Sri Murtiningsih, Kasi Perlindungan Khusus Anak (DP3AKKB) Banten menjelaskan bahwa sistem data infomasi gender dan anak, khususnya di Provinsi Banten telah disusun. “Perlu dukungan lintas sektor untuk tersajinya data secara up to date kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat,” seru Sri.
Senada dengan Sri, Hendry Gunawan, Sekretaris LPA Provinsi Banten mendukung kebijakan pusat untuk saling melengkapi dalam menyatukan data korban kekerasan anak dalam satu data nasional untuk menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak indonesia.
Selanjutnya, AKP Sri Astuti Handayani, Panit I Subdit IV Ditreskrimum Polda Banten menjelaskan bahwa hampir setiap hari kita mendengar perempuan dan anak mendapatkan perlakuan yang tidak layak, bahkan ada korban perdagangan orang dari kalangan perempuan dan anak. “Perlu adanya keterlibatan dari semua pihak melalui komitmen bersama menanggulangi hal tersebut,” tandas Sri Astuti.
Sementara itu, Andri Humaidi, Sekretaris P2TP2A Banten mengatakn bahwa diperlukan pengembangan aplikasi SIMFONI PPA dan kesepakatan bersama untuk memiliki satu sumber data utama kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui SIMFONI PPA.
Diketahui, terdapat 17 provinsi yang ikut hadir dalam acara ini. Dari Provinsi Banten terdiri dari Sri Murtiningsih, Kasi Perlindungan Khusus Anak DP3AKKB Banten, AKP Sri Astuti Handayani, Panit I Subdit IV Ditreskrimum Polda Banten, Andri Humaidi, Sekretaris P2TP2A Banten, dan Hendry Gunawan, Sekretaris LPA Banten. (red)
