KABUPATEN SERANG, biem.co – Banjir yang merendam ratusan rumah di beberapa daerah di Provinsi Banten sejak hari Senin dinihari (05/12/2016) menjadi musibah rutin yang harus dihadapi masyarakat. Banjir tersebut disebabkan oleh meluapnya sungai yang tidak mampu menampung air hujan yang turun dua hari terakhir ini.
Seperti yang dipantau oleh koordinator Relawan Fesbuk banten news (Fbn), Raden Rully Agoestyawan dari Desa Kubang Kampil, Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang, “Untuk sementara kondisi di daerah ini airnya sudah surut, tetapi masih ada beberapa rumah yang tergenang banjir. Saya juga belum melihat adanya bantuan pemerintah masuk ke daerah ini,” kata Rully, Rabu (07/12/2016).
Ditambahkan oleh Rully, Relawan Fbn langsung bergerak memberikan bantuan kepada korban banjir, “Kita baru memberikan beberapa paket sembako dan pakaian layak pakai hasil donasi yang dititipkan kepada kami, alhamdulillah masyarakat dan tokoh pemuda merespon positif terhadap gerakan kami ini. Bantuan yang kami berikan diprioritaskan kepada daerah yang belum dikunjungi siapa-siapa dan belum tersentuh oleh bantuan pemerintah, dengan harapan bantuan yang didistribusikan tepat sasaran dan sampai ke warga yang benar-benar membutuhkan,” terang Rully.
Sementara itu, Direktur LSM Rekonvasi Bhumi, NP Rahadian mengatakan secara umum banjir Banten yang terus berulang lebih disebabkan oleh penebangan di kawasan perhutanan sosial atau kawasan hutan rakyat yang kalaupun ditanam umum pohonnya belum cukup untuk berfungsi sebagai water regulator.
“Misalnya seperti kawasan Desa Sukamaju dan sekitarnya, banjr dikawasan tersebut lebih karena bentuk alur sungai yang patah dan elevasi Desa yang nyaris sama dengan cagar alam Rawa Danau, sehingga ketika debit sungai Cikalumpang cukup tinggi, arus sungai tertahan karena level air dikawasan cagar alam tinggi. Mungkin sodetan bisa menjadi solusi, tetapi kalau arus sungai tetap tertahan, kemungkinan banjir tetap ada,” jelas Rahadian, Rabu (07/12/2016).
Persoalan ego sektoral kerap menjadi kendala dalam menyelesaikan persoalan banjir ini, menurut kewenangannya Sungai Cidanau ada di Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung Cidanau Cidurian (BBWSC3), bukan di Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten. Kewenangan ini kemudian menjadi salah satu hambatan dalam menyelesaikan masalah pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Menurut informasi yang saya terima, saat ini BBWSC3 sedang membahas persoalan tersebut dan didiskusikan juga dengan Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC). Masalah ego sektoral memang kerap menjadi kendala dan tantangan tersendiri dalam pengelolaan DAS di kita, padahal semua hal harus dikoordinasikan dalam koridor pengelolaan terpadu DAS,” tutur Rahadian menyesalkan.
FKDC dibentuk untuk dapat memfasilitasi berbagai pihak agar DAS tetap dapat berfungsi dengan baik dan terus mampu mendukung proses pembangunan dengan berbagai potensi sumber daya alamnya, sayangnya FKDC sendiri terkadang kurang mendapatkan perhatian dan dukungan pemerintah.
“Ini soal sensitivitas aparat pemerintah yang kurang tanggap terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakatnya, birokrasi yang panjang dan keterbatasan anggaran biasanya menjadi alasan mereka ketika kita berkoordinasi. Makanya tidak aneh kalau Relawan Fbn seperti jalan sendiri dan mengabaikan pemerintah dalam melaksanakan aktivitasnya karena mungkin sulit untuk mengajak pemerintah melakukan berbagai upaya mitigasi ketika bencana itu datang,” ujarnya.
Pimpinan Rekonvasi Bumi yang mendapat penghargaan Kalpataru sebagai LSM perintis lingkungan pada tahun 2010 ini berharap, semua pihak bisa menempatkan diri secara tepat dalam upaya membangun dan mengembangkan pengelolaan terpadu DAS, seperti halnya pemerintah membangun integrasi program kegiatan dan pembiayaan diantara Satuan Kerja Perangkat Daerahnya (SKPD) dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada di DAS.
Masyarakat juga mempertimbangkan kepentingan lingkungan dalam melakukan aktivitasnya, terutama terkait dengan penebangan kayu dan sampah. Dengan demikian Rahadian berharap banjir dan bencana alam lainnya bisa diminimalisasi. “Akan sulit diwujudkan ketika kita hanya berpikir dan berbuat sesuai dengan kepentingan kita sendiri dan mengabaikan kepentingan orang banyak, karena melakukan upaya lingkungan sejatinya upaya kolektif untuk kepentingan bersama.” (nur)
