SERANG biem.co — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya mengunjungi cagar alam Rawa Danau untuk melihat langsung keberhasilan penerapan skema imbal jasa lingkungan (Payments for Environmental Services) oleh Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC), Kamis, 4 Agustus 2016.
Skema Payments for Environmental Services (PES) ini diberlakukan sebagai imbal jasa lingkungan atas ketersediaan sumber air baku bagi masyarakat dan sekitar 120 industri besar dan kecil yang ada di Kota Cilegon serta sebagian wilayah Serang bagian barat yang bersumber dari daerah tangkapan air di cagar alam seluas 3500 Ha.
Dengan kebutuhan air saat ini mencapai 1.100 liter per detik dan diproyeksikan akan mencapai 2.000 liter per detik pada tahun 2020, masyarakat dan sekitar 120 industri besar dan kecil di Cilegon dan Serang Barat sangat bergantung pada kelestarian daerah tangkapan air cagar alam Rawa Danau yang masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau.
Dilansir biem.co dari laman website ppid.menlhk.go.id, Biro Humas Kementerian LHK menulis, hal inilah yang memicu keinginan menjaga hutan sebagai daerah tangkapan air melalui skema imbal jasa tata air antara industri-industri di kota Cilegon dan wilayah Serang Barat.
Industri-industri di wilayah ini memiliki keinginan untuk membayar (willingness to pay) dengan kelompok tani setempat yang bersedia menerima pembayaran (willingness to accept) untuk merawat hutan mereka.
Sejak tahun 2003 hingga saat ini skema ini telah berjalan dan mapan, tercatat saat ini ada 13 kelompok tani yang mengelola kawasan seluas sekitar 300 Ha dan tiga industri yang berkomitmen bekerjasama dalam skema PES ini, ketiga perusahaan itu adalah PT Asahimas Chemical, PT Krakatau Tirta Industri, dan PT Chandra Asri Petrochemical.
“Saya termasuk orang yang sangat percaya kalau persoalan lingkungan hampir tidak mungkin ditangani hanya oleh Pemerintah. Di sini harus ditonjolkan aspek kolaborasi, karena justru permasalahan lingkungan itu faktor kekuatannya ada pada ilmu pengetahuannya dan kedua pada partisipasi publik. Hal ini yang sedang coba dikumpulkan informasi sebanyak banyaknya untuk mengetahui konsep kolaborasi terbaik untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan hutan sekaligus memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat sekitar,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya kepada Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC).
Selanjutnya, Siti juga menjelaskan konsep perhutanan sosial, di mana dirinya sudah mengidentifikasi ada 26 titik perhutanan sosial di seluruh Indonesia dengan berbagai macam karakteristik bisnisnya, baik yang berbentuk Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), dan Hutan Nagari.
“Saya sudah lihat secara langsung di Kalibiru, Gunung Betung, Sungai Buluh, di NTB, di Kajang Sulawesi Selatan dan nanti kita mau lihat di Konawe. Saya akan lihat dan cek langsung seluruhnya di lapangan untuk mengumpulkan informasi terkait perhutanan sosial ini,” ujarnya.
Skema PES di DAS Cidanau juga bisa dilihat sebagai salah satu konsep perhutanan sosial yang berhasil yang dapat menjadi contoh menarik untuk ditiru oleh banyak daerah di Indonesia. (red)
