SERANG, biem.co – Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Serang tahun anggaran 2015, memanggil para Kepala Satuan Kerja Peringkat Daerah (SKPD) Pemkab Serang, di ruang paripurna DPRD Kabupaten Serang.
Dalam rapat bersama ini, pansus menyoroti tentang realisasi anggaran yang beberapa di antaranya masih rendah. Dari keseluruhan APBD, lebih dari dua triliun, belanja tidak langsung mencapai lebih 80 persen yang terserap.
Ketua pansus LKPJ Bupati 2015, Fahmi Hakim menilai, ada sejumlah SKPD yang realisasi anggaran dengan serapan rendah, di antaranya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) 60 persen, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) 60 persen, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) 76 persen, dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 79 persen, sementara SKPD lainnya diatas 80 persen.
“Hal itu bisa berdampak pada capaian visi misi bupati, di antaranya tidak tercapainya misi penurunan tingkat pengangguran terbuka, dari target 12 persen, ternyata masih 14 persen,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya meminta SKPD untuk mengevaluasi serta dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun mendatang. (firo)
