SERANG, biem.co – Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah saat membuka kegiatan sosialisasi publikasi data dan informasi di salah satu hotel Kota Serang menyatakan, hingga kini masih ada SKPD yang datanya tidak sesuai dan tidak sinkron padahal masih satu lembaga Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Serang.
Menurut Tatu, data yang tidak sinkron tersebut bisa menjadi kendala dalam menentukan arah kebijakan dalam membangun pemerintahan di Kabupaten Serang, seperti contoh dinas kesehatan dan dinas sosial terkait warga miskin serta data yang berbeda dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Permasalahan umum yang dihadapi sebagian SKPD terhadap kelancaran kinerja tim yang membidangi kegiatan secara langsung di SKPD maupun program-program yang telah dilaksanakan serta tidak validnya data yang diperoleh dari BPS untuk data masyarakat miskin saat ini yang ada di Kabupaten Serang.
“Selain itu, banyak SKPD belum memiliki sistem data sehingga ditekankan agar segera disiapkan kemudian diserahkan ke Bappeda, di mana data-data tersebut akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan,” jelas Tatu, Selasa (8/3/2016).
“Untuk data dan informasi sebagai acuan untuk menyusun rangka kerja lima tahun harus disesuaikan. Hal itu memang masih menjadi kendala terkait data yang tidak sinkron,” ujar Kepala Bappeda Kabupaten Serang, Anang Mulyana, Selasa (8/3/2016).
Tatu juga menegaskan, setiap SKPD harus bisa menghasilkan angka yang real agar nantinya bisa dilihat seperti apa ukuran keberhasilan dalam membangun Kabupaten Serang sebelum dimasukan ke rencana pembangunan jangka menengah daerah. (firo)
