Oleh Nur Syafa’at
biem.co — Heboh kontroversi Freeport beberapa waktu yang lalu karena disebut-sebut melibatkan para petinggi negara, sang ketua DPR, seorang pengusaha kelas kakap, hingga membawa nama kepala negara dan beberapa “orang dekatnya”–tentu sebuah pukulan telak bagi kami yang tinggal nun jauh dari pusat kekuasaan. Bagaimanapun, terlepas dari benar-salah yang terungkap di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), atau–terpaksa–menafikan hasil akhirnya, keadaan tersebut jelas menggambarkan, sekaligus memberi (bahan gosip) informasi yang menyakitkan tentang kondisi negara ini sekarang. Akibatnya, tak berlebihan kalau kita disebut-sebut sedang berada dalam ancaman serius, melebihi ancaman bom atom yang pernah menimpa Hiroshima dan Nagasaki, atau senjata kimia pemusnah massal, tapi oleh perilaku elite kita sendiri, perilaku mereka yang diberi amanah mengelola negara. Bagaimana nasib kami yang di pinggiran?
Hampir delapan belas bulan saya pernah tinggal di Nunukan, salah satu kabupaten yang saat ini menjadi bagian dari provinsi paling bungsu, Kalimantan Utara. Beberapa kali pula saya berkunjung ke Pulau Sebatik, sebuah kecamatan yang berada di seberang Pulau Nunukan. Sebagai sebuah wilayah perbatasan, Pulau Sebatik terbagi dua, separuhnya adalah milik Malaysia. Saya sarankan Anda yang senang traveling untuk meluangkan waktu ke sana, tentu saja bukan–sekadar-karena obyek wisatanya, atau pesona alamnya. Sebatik hanya pulau biasa dengan penduduk yang relatif masih sedikit dan didominasi oleh pendatang dari Sulawesi, sebagian lainnya dari pulau jawa dan warga asli–Suku Tidung–yang sangat minoritas.
Pulau Sebatik relatif mudah dijangkau untuk sebuah wilayah perbatasan. Sangat berbeda dengan Krayan dan Krayan Selatan, misalnya. Anda hanya bisa memanfaatkan pesawat udara berkapasitas kecil untuk bisa ke sana. Berbeda juga dengan beberapa daerah perbatasan lain di wilayah Kabupaten Malinau, seperti Bahau Hulu yang meniscayakan Anda untuk naik long boat mengarungi jeram yang berarus dahsyat. Pulau Sebatik relatif mudah dijangkau karena setiap hari ada saja speed boat dengan ukuran relatif besar yang bisa membawa Anda ke sana dari Pelabuhan Tengkayu, Tarakan.
Siapa yang bisa membantah bahwa sampai hari ini kesenjangan multidimensi masih jadi isu penting antara Jawa dan luar Jawa. Saat media masih sibuk harapan-harapan atas kedatangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), mendadak saya terhenyak oleh sebuah berita yang dibagikan seorang kawan lama yang mengabdi di pedalaman sebuah daerah perbatasan negara. Berita itu mengabarkan tentang duka yang menimpa empat warga perbatasan akibat ketidaktersediaan angkutan udara, yang biasanya jadi sandaran mereka saat dalam kondisi sakit dan harus dirujuk ke pusat layanan kesehatan yang lebih baik. Meski kemudian muncul kabar tentang adanya dana sebesar Rp20 miliar yang dialokasikan untuk membantu meng-cover masalah transportasi di perbatasan, namun duka tak bisa ditunda, dibatalkan atau dilupakan begitu saja.
Ada begitu banyak masalah di perbatasan yang tak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang. Sehingga untuk memahaminya, keberadaan media jelas tak bisa jadi satu-satunya sumber informasi bagi negara dan kita semua yang konsen pada isu-isu perbatasan negara. Masyarakat kini tak butuh keindahan roman kata, apalagi kontroversi berita, karena masalah tak lantas hilang karenanya. Kalau pada masa prakemerdekaan membela negara dengan berkorban jiwa raga, masihkah hal itu relevan di sana?
Tak Kenal Maka Tak Cinta
Bagi kami, warga Kalimantan Utara umumnya, keberadaan Malaysia sebagai negara jiran (tetangga) terdekat sesungguhnya punya “makna hidup” yang berbeda dan bisa jadi luar biasa. Khusus bagi Suku Tidung, Negara Bagian Sabah dan Serawak kerap dianggap sebagai rumah kedua karena banyak dari keluarga besar warga Suku Tidung yang saat ini tinggal dan menetap sebagai warga negara Malaysia. Bukan pindah kewarganegaraan seperti yang beberapa kali ditayangkan dalam beberapa berita dan film-film dokumenter, tapi memang sejak dahulu, sebelum Indonesia merdeka, Suku Tidung memang telah tersebar di sebagian besar wilayah utara Pulau Kalimantan, sampai akhirnya kedua negara (Indonesia dan Malaysia) masing-masing mendeklarasikan kemerdekaannya, sehingga mereka pun secara de jure terpisah oleh perbatasan negara. Kenyataan tersebut tentu seharusnya dipahami sebagai sebuah keadaan yang harus “dihargai”, bahwa kedekatan ikatan kekeluargaan Suku Tidung antar negara ini masih terjalin, bahwa berbagai kegiatan bersama masih sering dilakukan untuk terus mengingatkan para generasi mereka akan sejarah pendahulunya. Bahkan beberapa bulan yang lalu, sebuah organisasi pemuda Pelajar Rumpun Tidung melakukan kegiatan yang dihadiri para tamu dari negara jiran tersebut, bukan untuk kepentingan politik, apalagi ekonomi. Mereka melakukan itu sebagai bagian dari upaya menjaga tali silaturrahim sesama Suku Tidung, tidak lebih.
Isu perbatasan negara khususnya di wilayah Kalimantan sesungguhnya cenderung menarik karena kondisi empirisnya sangat mirip dengan apa yang disebut oleh OJ. Martinez sebagai integrated borderland, yaitu suatu wilayah perbatasan yang keadaan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, sehingga nasionalisme jauh menyurut. Untuk melakukan pembuktian, Anda hanya perlu datang ke sana untuk melihat bahwa Malaysia memang telah banyak “membantu” kehidupan warga di sekitar perbatasan kita, terutama dari sektor ekonomi. Bila kemudian terjadi hegemoni produk “seberang”, itu bukanlah hal baru di sana. Mereka, warga perbatasan sudah bertahun-tahun memasak dengan bantuan gas buatan Petronas, memakai baju-baju impor, ilegal, bekas, minum kopi dengan gula buatan tetangga, mencuci dengan sabun mereka, menonton semua siaran liga-liga Eropa atas “kebaikan” Astro, dan masih banyak lainnya. Termasuk yang unik adalah pada tahun 2008, saat saya pertama kali datang ke Nunukan, provider gawai saya tanpa sengaja justru memilih sinyal provider seberang karena pengaturan jaringan ponsel otomatis memilih frekuensi yang sama namun lebih kuat kualitasnya.
Meskipun barang-barang jiran yang masuk dan menjadi konsumsi publik kebanyakan dinilai barang ilegal karena masuk tanpa proses impor, tapi apalah daya mereka, rakyat jelata yang hanya berpikir tentang pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Produk-produk ilegal tersebut selama bertahun-tahun telah memberi mereka banyak kemudahan dalam berbagai hal. Misalnya yang jarang dan nyaris tak pernah terekspos media adalah masuknya Bahan Bakar Minyak (BBM) selundupan yang sering terjadi saat kelangkaan rutin dihampir setiap akhir bulan pernah melanda Nunukan pada tahun 2008-2009. Tak jarang yang tertangkap memang disita oleh pihak keamanan, namun yang harus dipikir adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan BBM yang telah jadi kebutuhan primer bila negara tak jua memberi solusi terbaiknya. Sampai kemudian ada bahasa miris yang terdengar, bahwa “kami tak peduli harganya, tapi yang terpenting adalah ketersediaannya”.
Kesenjangan yang akut memang telah mengganggu cara berpikir kami–dan banyak orang-terhadap apa yang dilakukan pemerintah (negara) selama belasan, bahkan puluhan tahun terakhir di wilayah perbatasan. Lalu, masihkah pantas bicara tentang ganyang Malaysia di tengah kontroversi yang sampai saat ini tak pernah berhenti? Bagaimanapun, produk mereka telah banyak membantu kami, minimal memberi kemudahan/ketersediaan meski dengan harga yang kerap kali berat untuk ditebus, atau bahkan harus memaksa para pedagang lokal menggunakan jalan pintas untuk mendapatkannya, jalan pintas yang berat karena harus berurusan dengan penguasa “jalan tikus”, atau harus berjalan kaki selama beberapa jam di medan yang buruk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setidaknya, para pedagang itu telah bertindak nyata untuk “membantu” ketersediaan kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Itu yang pernah diceritakan seorang kawan yang berbisnis “lintas negara”.
Di lain sisi, siapa yang bisa membantah bila produk-produk “seberang” itu punya kualitas yang lebih baik? Silakan lakukan survei pada sebagian besar masyarakat perbatasan kalangan menengah ke atas khususnya, karena merekalah yang selalu bicara tentang standar kualitas dalam menggunakan produk-produk tertentu, sangat berbeda dengan kami yang hanya berpikir tentang ketersediaan. Kualitas memang kerap kali menjadi ukuran bagi banyak orang karena hal itu jelas sesuatu yang berbeda dengan gengsi atau gaya hidup. Kualitas berkenaan dengan kepuasan pelanggan terkait sisi internal produk, bisa tentang ketahanan produk, rasa, hingga keampuhannya. Gas untuk memasak yang berkapasitas 12 kilogram misalnya, dengan harga jual yang relatif sedikit lebih mahal daripada gas produksi Pertamina, gas Petronas ternyata tetap jadi pilihan utama bagi keluarga ekonomi menengah karena lebih lama habisnya, padahal besar kemasan keduanya sama. Belum lagi kalau bicara produk makanan, tentu cita rasa adalah pertimbangannya, dan masih banyak hal lainnya. Nah, pertanyaannya tentu sederhana, siapa sih yang mau membeli produk nomor 2 atau nomor 3 bila ada produk nomor 1 yang terjangkau? Silakan jawab dalam hati Anda masing-masing.
Sebagai tambahan, tak hanya tentang kedekatan emosional yang tampak terlokalisir semata, masalah di perbatasan negara sesungguhnya juga bisa dilihat sebagai masalah nasional karena perbatasan kita dengan Malaysia juga bisa disebut sebagai interdependent borderland, disebut demikian karena ada ketergantungan yang lahir sebagai akibat salah satu pihak memiliki faktor produksi, sementara pihak lain punya tenaga kerja yang murah. Pada kasus ini, siapa yang bisa membantah bila sampai hari ini kita berada pada posisi kedua. Ada sangat banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memilih berbagai cara untuk bisa bekerja di Malaysia dengan berbagai alasan. Mulai dari masalah penghasilan, hingga karena tak ada pilihan. Nyatanya, jumlah TKI kita di Malaysia memang tak pernah ada habisnya.
Demi Cinta Kita
Apa yang Anda pikirkan bila mendengar lagu “Cinta Kita”? Bagaimana dengan kata perbatasan dan bela negara? Secara pribadi saya sangat terganggu dua suku kata terakhir, “bela negara”. Bagi saya yang lahir, besar, dan kerap berpetualang di sekitar perbatasan negara di wilayah utara Kalimantan, bela negara itu jadi hal yang tabu untuk diucapkan (di sana), khususnya bila dikaitkan dengan konteks militer. Masalah pertahanan negara ternyata jauh lebih kompleks dan bahkan cenderung menakutkan karena sesungguhnya yang harus dibela tak akan cukup senang bila hanya melihat datangnya ratusan tentara perbatasan, atau puluhan kapal dan pesawat patroli yang beroperasi dengan gagah berani.
Tak bisa dipungkiri bahwa bela negara memang identik dengan kekuatan militeristik, karena hampir semua negara di dunia ini pernah merasakan hidup di bawah penjajahan kelompok/negara lain. Maka, tidak mungkin juga menyalahkan sepenuhnya mereka yang masih memaknai terlalu sederhana. Tapi, kita juga harus sadar bahwa negara ini lemah di hadapan Malaysia, bukan sekadar karena tim nasional sepak bolanya kerap mengalami kekalahan saat berhadapan dengan mereka. Pun tentu saja tak mungkin hanya karena mereka kerap melintasi perairan Ambalat demi menangkap ikan-ikan yang tak jelas kewarganegaraannya. Tak hanya itu, kita kerap kali disajikan berita tentang penyelundupan atau pengiriman tenaga kerja Indonesia ilegal ke negara tetangga, tapi mereka, media massa dan negara punya alasan tersendiri atas hal tersebut. Media memang tak bisa dipisahkan dari kepentingan rating berita, sementara negara tetap harus “perkasa” di hadapan rakyatnya.
Kalau kita kerap kali dicekoki kewajiban cinta Tanah Air, bagaimana dengan cinta negara pada rakyatnya? Ah, bagaimana kita bisa bicara tentang cinta, bila (perhatian) kita hanya bertepuk sebelah tangan. Kalau cinta tak boleh marah, lalu bagaimana seharusnya cinta? Nyatanya mereka yang di perbatasan terus hidup karena saling memberi dan menerima dengan tetangga, apakah itu bukti cinta? Fakta yang ada harusnya bisa jadi sedikit alasan bahwa di sana, kami, rakyat Indonesia masih punya hubungan spesial dengan Malaysia. Lalu apa yang harus dilakukan negara bila rakyatnya diperbatasan ternyata lebih mesra daripada lagu duet antara negara yang pernah dipopulerkan Inka Christie dan Amy Search, “Cinta Kita”. Perdebatan di perbatasan ternyata baru sampai pada pertanyaan siapa membela siapa? Apakah belum waktunya mereka membela negara? [*]
Nur Syafa’at adalah alumni Program Magister Administrasi Publik Universitas Brawijaya, putra asli Kalimantan Utara.
