SERANG, biem.co – Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016, dinilai menjadi tantangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk medapatkan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, penerapan SAP berbasis akrual menjadi komitmen Pemprov Banten merespons penerapan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Permendagri No. 64/2013.
"Kami terus berusaha dalam implementasi butuh persiapan sebaik-baiknya. Terutama sumber daya manusia untuk paham dan mampu menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual di tahun 2016 nanti," kata Gubernur Banten Rano Karno, Jumat (16/10/2015).
Menurut Rano Karno, seluruh jajaran Pemprov Banten harus meyakini agar pelaksanaan akuntansi berbasis akrual sanggup dilakukan, sehingga target tersebut mampu dicapai.
"Bukan ditakuti atau jadi beban berat, namun merupakan keharusan dalam pengelolaan keuangan daerah agar transparan, akuntabel, memenuhi nilai kewajaran dan kecukupan," ujarnya.
Penerapan sistem keuangan tersebut, lanjut Rano Karno, harus dapat ditanggung bersama. Karena itu, dirinya meminta secara khusus jajaran kepala SKPD bisa memahami untuk memimpin dan mengevaluasi sistem akuntansi akrual.
"Jangan menyerahkan semuanya ke bawahan, pimpinan SKPD juga harus menguasainya," katanya.
Jika semua SKPD mampu menjalankan akuntansi keuangan akrual, lanjut Rano Karno, hal itu bisa mempengaruhi capaian opini atas laporan keuangan tahun 2015. Apalagi, Pemprov Banten dua kali berturut-turut meraih Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013 dan 2014.
"Dengan peningkatan kompetensi SDM, kami harapkan, opini WDP atau bahkan WTP bisa dipertahankan,” pungkasnya. (rizki)
