SERANG, biem.co — Tiga juta pekerja di Provinsi Banten hingga saat ini belum terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Banten.
"Dari sekitar empat juta target pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah, baru sekitar satu juta yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu kami butuh dorongan dari pemerintah," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banten Hidayatullah Putral, Senin (28/9/2015).
Menurutnya, dibutuhkan regulasi di dearah berupa Peraturan Gubernur (Pergub), atau peraturan kepala daerah kabupaten kota. Ini dilakukan untuk menguatkan undang-undang BPJS Ketenagakerjaan yang ada.
Sementara itu, saat ditemui, Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, untuk peraturan lebih pas jika yang mengeluarkannya adalah pemerintah kabupaten atau kota.
"Tapi sebetulnya tidak masalah kalaupun berbarengan provinsi dan kabupaten kota, tapi yang lebih tepat pemerintah kabupaten atau kota," kata Rano. (rizki)
