JAKARTA, biem.co — Sempat hadir di upacara peringatan Detik-detik Proklamasi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, kemarin, perwakilan Suku Baduy meminta Presiden Joko Widodo memberi kebijakan khusus terhadap masyarakat adat Baduy. Rombongan perwakilan masyarakat Baduy itu dipimpin oleh Wakil Jaro Tangkir Desa Cibeo, Baduy Dalam, Mursyid.
"Kami tentu memohon yang terhormat Bapak Presiden memberikan kebijakan khusus untuk suku adat Baduy," kata Mursyid, seusai menghadiri upacara kenegaraan, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, seperti yang dilansir dari Kompas.com, Selasa (18/8/2015).
Jaro Mursyid datang ke Istana Negara setelah menerima undangan yang disampaikan melalui Yayasan Lembah Baliem. Ia dan rombongannya berjalan tanpa alas kaki dari Kampung Cibeo, Baduy Dalam, melintasi Desa Ciboleger, Rangkasbitung, Banten, menuju Parung dan menyusuri rel sampai tiba di Jakarta.
Berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Baduy, kata Mursyid, masyarakat adat di sana berharap pemerintah memberi pengakuan lebih dalam bentuk jaminan kesehatan, kesejahteraan, dan pemberian identitas resmi berupa kartu tanda penduduk. (Baca: Seba Baduy 2015: Menjaga Lingkungan dengan Budaya)
Mursyid mengatakan bahwa masyarakat Baduy juga berharap agama yang dipeluk, Sunda Wiwitan, dicantumkan di KTP.
"Sesuai musyawarah, kami mohon disampaikan supaya ada respons positif, untuk dipertimbangkan oleh Bapak Presiden," ujar Mursyid.
Soal pelaksanaan upacara, Mursyid mengaku bangga dapat hadir dan menyaksikan langsung acara kenegaraan tersebut.
Ia mengaku telah tiba di lokasi upacara sejak pukul 06.00 WIB meski upacara pengibaran bendera baru dimulai pukul 10.00 WIB. "Ini bagus sekali, sangat berbahagia, bagus sekali," ujarnya.
