SERANG – Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten meminta Pemprov Banten untuk mengevaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank Banten, Jamkrida dan Agribisnis. Permintaan tersebut merupakan salah satu rekomendasi dari Kongres VII yang digelar di Bandung pada tanggal 26-27 September 2023.
Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Deni Saprowi saat kepengurusan periode 2023-2026 resmi dilantik di Aula Lantai 7 DPUPR Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, pada Sabtu, (28/10/2023).
Menurut pria yang akrab dengan nama panggilan Saprol ini menyatakan bahwa penting untuk Pemprov Banten mengevaluasi kinerja BUMD yang ada di Banten. Keberadaan BUMD yang selama ini diharapkan dapat mendongkrak Kas Daerah justru masih menjadi beban bagi Pemprov Banten dan dipertanyakan keseriusan tata kelola perusahaannya.
Rekomendasi lain adalah mendorong DPRD Provinsi Banten dan Pemerintahan Provinsi Banten menjadikan Hari Ulang Tahun Banten yang jatuh pada 4 Oktober sebagai Hari Libur Daerah. “Selama ini perayaan HUT Banten hanya hanya ramai di KP3B saja, dengan adanya hari libur daerah maka seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan untuk bersama-sama memeriahkan HUT Banten,” terang Saprol.
Selain itu Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten juga meminta Pemprov Banten untuk segera mempercepat pengisian jabatan eselon II. Dijelaskan oleh Saprol, saat ini beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Banten masih banyak yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
“Kita mendorong Pemprov agar segera menyelesaikan masalah kekosongan jabatan beberapa eselon II, mereka harus mengurus dua tugas sekaligus, tentu itu tidak akan fokus dan dikhawatirkan program pembangunan tidak akan berjalan dan membuat kinerja dari OPD menjadi tidak optimal,” ujar Saprol.
Terkait banyaknya wartawan yang belum memiliki jaminan kesehatan, khususnya wartawan media online. Pihaknya juga mendorong Pemprov Banten memberikan jaminan kesehatan untuk para jurnalis di Provinsi Banten, khususnya di Rumah Sakit milik Pemprov Banten.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten juga menyayangkan ketidakhadiran Pj Gubernur Banten dan Pj Sekda Provinsi Banten, “Hari ini saya menerima tiga permohonan maaf dari Pemprov Banten, dua diantaranya permohonan maaf atas ketidakhadiran Pj Gubernur Banten dan Pj Sekda Provinsi Banten. Semoga ini tidak mengurangi makna dari acara pelantikan pengurus Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten hari ini,” tegas Saprol.
Usai melantik pengurus Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Ketua DPRD Banten dalam sambutannya mengatakan pentingnya acara ini membuat dirinya menyempatkan hadir. “Kalau dibandingkan kesibukan saya dengan Pj Gubernur Banten, tentu saja saya lebih sibuk.” kelakar Andra Soni yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten.
“Saya yakin berorganisasi itu pasti bermanfaat dan berguna, insya Allah nanti dalam kapasitas saya sebagai ketua DPRD tentu saya akan tindak lanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan oleh teman-teman dari Pokja ini,” tambahnya.
Pemberian rekomendasi itu dilakukan setelah pelantikan pengurus Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten periode 2023-2026 oleh Ketua Pokja, Deni Saprowi kepada Plt Kepala Diskominfo SP Provinsi Banten, Nana Suryana.
“Rekomendasi ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan. Dan sekali lagi selamat atas dilantiknya pengurus yang baru, semoga ke depan bisa lebih bersinergi dengan Pemprov Banten,” ujar Nana.
Menutup acara tersebut, Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten juga turut memberikan donasi kepada keluarga tuna netra yang ada di Kabupaten Lebak. (Red)
