Hadiri Rapat Koordinasi dengan Pj. Gubernur Banten, Bawaslu Banten Jelaskan Pentingnya IKP

biem.co – Bawaslu Provinsi Banten hadiri kegiatan Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Banten yang merupakan tindak lanjut dari dipublikasikannya Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu 2024 oleh Bawaslu RI pada 16 Desember 2022 lalu. Kegiatan yang diselenggarakan sebagai bentuk persiapan pelaksaan Pemilu dan Pemilihan 2024 ini dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Provinsi Banten Al Muktabar, Rabu (28/12). Dalam kesempatan itu Bawaslu Banten jelaskan pentingnya IKP.

IKP merupakan indeks yang memuat segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang demokratis. Pemetaan potensi kerawanan yang dilakukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia ini diharapkan mampu memberikan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran Pemilu dan Pemilihan yang akan terjadi.

Konstruksi IKP terdiri dari 4 (empat) dimensi yang terdiri dari konteks sosial dan politik, penyelenggaraan Pemilu, kontestasi, dan partisipasi. IKP di Provinsi Banten sendiri didasarkan atas hasil input data Bawaslu Provinsi Banten yang bersumber pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2017 (Pemilihan Gubernur) dan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Berdasarkan pemetaan terhadap potensi kerawanan yang ada, Provinsi Banten masuk dalam tingkat kerawanan sedang serta menempati posisi tertinggi dalam tingkat tersebut dengan skor IKP 66.53. Sedangkan untuk IKP di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut :

Dikatakan Al Muktabar bahwa pelaksanaan Pemilu erat kaitannya dengan stabilitas daerah. Oleh sebab itu segala bentuk potensi kerawanan yang ada harus diantisipasi agar tidak mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Mantan Sekretaris Daerah Banten ini juga berharap bahwa pembahasan terkait tahapan Pemilu maupun Pemilihan 2024 dapat terus terjalin.

“Kami berharap dapat mendapatkan informasi yang menyeluruh terkait tahapan dari Bawaslu. Harapannya kedepan bisa intens berkomunikasi terkait hal ini karena sudah menjadi tugas Pj. Gubernur dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu secara nasional maupun daerah,” tuturnya.

Selaras dengan hal tersebut, dikatakan Anggota Bawaslu Provinsi Banten Badrul Munir bahwa IKP dapat berperan dalam menjaga stabilitas daerah karena fungsinya sebagai bahan rujukan dalam merancang strategi pencegahan.

“Bawaslu Banten Jelaskan Pentingnya IKP sebagai peringatan dini dan menjadi salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu dalam memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan dengan baik”, katanya.

Pada kesempatan tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran ini juga mengungkapkan harapannya untuk dapat bersinergi dengan pihak lain dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 mendatang.

“Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 tentunya tidak hanya menjadi tugas Bawaslu sebagai pengawas Pemilu saja melainkan menjadi tugas kita bersama dengan tupoksi dan peran kita masing-masing. Untuk mencegah kerawanan di Provinsi Banten dapat dilakukan, salah satunya dengan menjaga netralitas ASN.” ungkap pria kelahiran Bengkulu ini.

Pada kegiatan tersebut diselenggarakan juga penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN oleh Pj. Gubernur Provinsi Banten. Hadir sebagai peserta rapat Anggota Bawaslu Provinsi Banten M. Nasehuddin, Anggota KPU Provinsi Banten, Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten. (Red)