LEBAK, biem.co — Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Selatan (Aras) yang hendak melakukan unjuk rasa penolakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di depan Alun-Alun Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, diangkut Polisi dan dibawa ke Mapolres Lebak.
Alif Ibu Sina selaku Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, mengemukakan bahwa aksi ini ditujukan kepada pemerintah, baik pusat, provinsi hingga kabupaten Lebak, di mana ia menilai bahwa seluruh bentuk polemik yang terjadi hari ini adalah akibat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Mendagri yang dinilai tidak mendasar.
“Sebenarnya sumber pemicu segala bentuk polemik yang terjadi hari ini adalah akibat dari kebijakan Mendagri yang kami rasa tidak memiliki dasar apa pun. Padahal dalam UU Kekarantinaan Nomor 6 Tahun 2018 hanya tertuang dua, yakni Karantina Wilayah dan PSBB saja. Dan dua aspek tadi sangat bertanggung jawab atas kebutuhan dasar seluruh masyarakat atas pemberlakuan aturan tersebut,” ungkap Alif, Jumat (30/7/2021).
Adapun tuntutan yang hendak dilontarkan pada aksi tadi antara lain adalah menolak PPKM Level 4, serta menuntut pemerintah pusat untuk segera memberlakukan Karantina Wilayah dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat sesuai konstitusi UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 53-55.
“Menuntut pemerintah pusat dan daerah agar lebih transparan dalam penggunaan dana pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19, serta data sebaran hasil testing, tracing dan treatment masyarakat (Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik),”ujarnya.
Ia menambahkan, Kita sadari betul bahwasanya pandemi ini tidak hanya berakibat pada bidang ekonomi dan kesehatan semata, namun berdampak pada bidang sosial dan psikologi masyarakat yang utama.
“Psikis masyarakat terganggu, akibat dari kebijakan pemerintah pusat yang inkonsisten dan tertutupnya akses informasi mengenai penggunaan anggaran serta data tracing, testing, dan treatment Covid-19 dari provinsi, hingga kabupaten dampaknya sangat multi dimensi, hingga yang kita tidak inginkan adalah terjadinya (social distrust) hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkasnya. (sd)
