biem.co – Pemerintah menargetkan penurunan 50 persen mobilitas untuk menurunkan jumlah kasus Covid-19, terutama dengan varian delta yang saat ini ada. Hal itu disampaikan Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, Senin (5/7/2021).
Dalam evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di tiga provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, Jodi menyebut bahwa ditemukan masih banyak pergerakan masyarakat di tiga provinsi tersebut.
“Untuk melihat indikator mobilitas masyarakat dengan menggunakan Facebook Mobility, Google Traffic, dan Bright Light dari NASA,” ujarnya.
Ia mengatakan, ketiga indikator tersebut akan dibuat indeks komposit gabungan untuk menggambarkan mobilitas masyarakat secara umum.
“Kita butuh saling mendukung untuk mencapai indikator ini. Tetap produktif di rumah dan ibadah di rumah,” ungkapnya.
Lebih lanjut Jodi menjelaskan, data indeks tersebut nantinya akan diberikan kepada masing-masing wilayah untuk segera dilakukan evaluasi dan intervensi.
“Data indeks mobilitas ini nantinya akan segera digabungkan ke website Kementerian Kesehatan agar masing-masing daerah dapat segera mengupdate secara harian, sekaligus dapat mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat,” tuturnya.
Masih terkait dengan mobilitas masyarakat, untuk penyelarasan hasil tes agar dapat diakses banyak pihak, Kemenkes membuka akses bagi operator transportasi udara melakukan pengecekan kesehatan penumpang secara otomatis dengan menunjukkan QR Code di aplikasi Pedulilindungi atau menunjukkan nomor NIK di counter check-in.
“Semua data penumpang termasuk yang telah melakukan vaksinasi dan hasil pemeriksaan PCR/antigen mereka tersimpan dengan aman di Big Data Kemenkes atau new all record (NAR) Kemenkes RI. Big data NAR ini terkoneksi dengan aplikasi Pedulilindungi,” tutur Jodi. (hh)
