biem.co – Persiapan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Cina terus dilakukan oleh Pemerintah.
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyampaikan, ia telah bertemu dengan Duta Besar Cina untuk Indonesia terkait proses evakuasi ini, Jumat (31/1/2020).
“Ya, pagi ini saya telah bertemu dengan Dubes RRT di Jakarta. Beliau telah menyampaikan clearance pendaratan dan pergerakan pesawat untuk evakuasi WNI dari Provinsi Hubei,” katanya.
Menlu memastikan, pesawat evakuasi untuk WNI di Provinsi Hubei, Cina akan diberangkatkan dalam waktu kurang dari 24 jam.
Pesawat yang digunakan adalah pesawat berbadan lebar agar semua WNI yang bersedia dievakuasi dapat diterbangkan secara langsung tanpa melalui transit.
Lebih lanjut, setelah berbicara dengan tim dari KBRI Beijing yang telah memasuki Provinsi Hubei, Menlu menjelaskan persiapan evakuasi di beberapa titik di Provinsi Hubei khususnya di Wuhan, tengah berjalan.
Sementara itu, di Indonesia terus dilakukan persiapan penerimaan WNI sesuai prosedur dan protokol kesehatan.
Diketahui, proses evakuasi dilakukan setelah virus corona merebak di Cina. World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia mengumumkan status darurat dunia atas kasus virus corona.
Hal itu lantaran, wabah virus ini telah memakan korban jiwa sebanyak 213 orang dan sebanyak 9.776 orang terinfeksi yang 5.806 diantaranya berada di Provinsi Hubei. Selain itu, virus ini telah menyebar ke 22 negara lainnya di luar Cina.
Pemerintah Indonesia juga resmi mengeluarkan peringatan kunjungan atau travel warning bagi masyarakat untuk bepergian ke Provinsi Hubei, China.
Menlu menjelaskan, pihaknya telah melaporkan perkembangan evakuasi kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Di samping itu, Menlu menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah diberikan oleh otoritas RRT. Dia juga berterima kasih pada seluruh pihak yang terlibat dalam proses evakuasi WNI di Wuhan.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama yang sangat baik yang telah diberikan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga antara lain Kementerian Kesehatan, Mabes TNI, Perhubungan, Kumham, BNPB dan Kepolisian,” tandasnya. (Eys)
