JAKARTA, biem.co — Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) mengecam keras penangkapan yang dilakukan terhadap Ananda Badudu, aktivis sekaligus musisi.
Seperti diketahui, Ananda Badudu, mantan personel Banda Neira yang juga merupakan anggota SINDIKASI ini ditangkap Polda Metro Jaya di Gedung Sarana Jaya, Jakarta Selatan sekitar pukul 04.25 WIB. Ananda ditangkap karena disebut membahayakan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Menurut pihak SINDIKASI, kegiatan Ananda yang menghimpun dana publik untuk membantu kebutuhan medis para peserta aksi dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia bukanlah tindak pidana.
Pasalnya, hal itu dijamin Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
“Ananda menggunakan haknya sebagai warga negara dengan memastikan tidak ada pasal-pasal atau peraturan anti-demokrasi yang lolos dari perhatian masyarakat,” kata SINDIKASI, dalam keterangan yang diterima biem.co, Jumat (27/9/2019).
Sebelumnya, Ananda berhasil menghimpun dana dari publik untuk membantu para mahasiswa dan masyarakat sipil yang turun menyuarakan aspirasinya di depan Dedung DPR RI beberapa waktu lalu, dengan mengirimkan bantuan medis berupa ambulans, air dan oksigen.
“SINDIKASI menegaskan hal ini tidak melanggar hukum karena yang dilakukan Ananda Badudu jelas atas nama kemanusiaan,” katanya.
Selain Ananda, penangkapan terhadap aktivis Dandhy Dwi Laksono dengan menggunakan UU ITE yang merupakan pasal karet, dapat mengancam siapa saja.
Baca Juga
Selama ini, Dandhy dikenal publik sebagai pendiri Watchdoc dan pembuat film dengan karya dokumenter yang mengungkap berbagai permasalahan di Indonesia, seperti ancaman perkebunan sawit lewat film dokumenter ‘Asimetris’ dan ‘Sexy Killers’ yang mengkritisi praktik pertambangan di Tanah Air.
SINDIKASI menilai tindakan kepolisian merupakan salah satu bentuk untuk membungkam kritik dan kebebasan berpendapat. Atas hal tersebut, SINDIKASI melakukan penuntutan sebagai berikut:
- Pembebasan dengan segera Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badudu dari segala tuduhan;
- Pemerintah harus menjamin tegaknya kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan amanat UUD 1945;
- Menghapuskan seluruh pasal karet dalam UU ITE;
- Menghentikan segala bentuk kriminalisasi menggunakan UU ITE;
- Menghentikan seluruh upaya penangkapan dan persekusi terhadap aktivis pro-demokrasi dan Hak Asasi Manusia. (hh)
