biem.co – Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI) melaporkan PT PLN (Persero) ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi terkait pemadaman listrik (black out) yang terjadi di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat pada Minggu (4/8/2019) lalu.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal FAMI Saiful Anam usai menyerahkan pengaduan dan dokumen terkait di Ombudsman, Jakarta, Selasa (6/8) dilansir dari kompas.com.
“PLN sebelum melakukan pemutusan itu diharapkan memberitahukan terlebih dahulu. Tapi ini secara tiba-tiba dan ini mati cukup lama. Itu maladministrasinya di sana,” katanya.
Lebih lanjut Saiful menuturkan, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengamanatkan penyedia tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen.
“Jadi, mestinya PLN memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kedua, mestinya PLN memberitahukan masyarakat akan ada pemadaman. Tapi ini tidak ada kabar, tahu-tahu mati. Ini yang kami anggap ada maladmistrasi, ada undang-undang yang dilanggar,” ungkapnya.
Saiful menilai, banyak masyarakat yang mengalami kerugian dan terganggu aktivitas sehari-harinya akibat pemadaman listrik tersebut.
“Misalkan ada ikan koi yang mati, ada yang es jadi cair, ada orang yang punya kafe tidak bisa buka, teman kami juga misalnya tidak bisa mengetik padahal dia diberi kesempatan terakhir oleh hakim mengajukan memori atau pleidoi itu tidak bisa. Sehingga banyak yang dirugikan,” imbuh Saiful.
Karena hal itu, selain ke Ombudsman, Saiful mengatakan FAMI juga berencana mengadukan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional mengingat pemadaman listrik itu juga merugikan konsumen.
Kemudian, FAMI juga berencana melayangkan gugatan terhadap PLN ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Kami juga akan melayangkan gugatan terhadap PLN ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi saat ini kami masih mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan,” pungkasnya. (Eys)
