biem.co — Politik, banyak kalangan masyarakat merasa alergi serta enggan untuk membicarakan persoalan-persoalan politik dewasa ini. Bahkan, kegaduhan, korupsi, konflik dan peperangan yang diakibatkan karena politik, adalah bentuk penyimpangan perilaku sekelompok kecil masyarakat atas nilai-nilai dan perilaku individu seseorang yang menjurus pada ketidaklaziman ditengah masyarakat .
Inilah kemudian yang melahirkan persepsi masyarakat kalau politik itu identik dengan perilaku-perilaku yang jauh dari nilai-nilai, baik nilai agama, tatakrama, budaya keseharian, adab dan sopan santun, bahkan, politik itu syarat dengan berbagai pelanggaran hukum. Sikap demikian, jika kita merujuk pada hukum kausal (sebab akibat) merupakan pengejewantahan dari perilaku segelintir orang yang telah menimbulkan apatisme masyarakat pada politik. Situasi inilah kemudian diperlukan langkah-langkah pemahaman di masyarakat pentingnya memberikan pendidikan politik. Lalu yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini bagaimana kita memberikan pemahaman pentingnya pendidikan politik? serta bagaimana kedudukan politik itu sebagai ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bentuk pendidikan bagi masyarakat?
Politik Sebagai Ilmu Pengetahuan
Langkah utama dan pertama untuk memberikan pemahaman dalam masyarakat, perlu langkah edukatif kepada masyarakat apa sebenarnya politik secara ilmu pengetahuan. Dalam berbagai literature, Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan.
Politik itu sendiri adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang baik. Usaha itu dapat digapai dengan berbagai cara, tapi para pengamat setuju bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu (negara atau sistem politik). Dengan demikian, politik dalam suatu negara (state) berkaitan dengan masalah kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision or distribution).
Bahkan secara pemikiran, politik sudah berkembang yang banyak dipengaruhi oleh filsuf yunani kuno di abad ke-5 M. Seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Pengertian juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai suatu masyakarat yang lebih baik daripada yang dihadapinya, atau yang disebut “Peter Merkl”. Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Dan di Indonesia lebih dikenal dengan gemah ripah loh jinawi (kekayaan alam berlimpah) (Mirriam Budiardjo, 2013:27).
Herman Heller dalam encyclopedia of the social sciences bahwa ilmu politik sebagai suatu ilmu yang peraktis, yang ingin membahas keadaan sesuai kenyataan (realistis). Berbeda dengan ilmu negara. Ilmu Negara dinamakan ilmu pengetahuan yang syarat dengan berbagai teoristis dari segi normatif untuk memenuhi norma-norma dan kaidah yang tekah ditetap kan. Oleh karena itu banyak para pemikir yang berkesimpulan bahwa ilmu negara lebih tajam konsep-konsepnya dan lebih terang metodeloginya, tapi ilmu politik di anggap lebih kongkret dan lebih mendekati realitas.
Untuk itulah secara tujuan kenegaraan diperlukan adanya alat untuk mencapai tujuan bernegara. Karena tidak mungkin semua warga negara dilibatkan dalam mengurus negara untuk itulah diperlukan pemerintahan. Pemerintahan secara etimologis diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penguasa dalam suatu negara untuk menyelengarakan dan melaksanakan tujuan negara.
Dari pengertian tersebut, pemerintahan dalam arti sempit dapat dilakukan oleh eksekutif, namun arti luas bukan hanya dilakukan oleh eksekutif, karena ada lembaga- lembaga lainnya. Hal ini didasarkan pada pemahaman dari konsep negara bahwa kekuasaan di dalam suatu negara tidak hanya berpusat pada satu orang atau satu lembaga saja. (Inu Kencana Syafi’I,1999:147)
Berbeda jika pemerintahan secara istilah dipakai untuk tindakan menjalankan kekuasaan dalam berbagai konteks kelembagaan, dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan dan mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara umum, seperti para warga pemilik hak suara atau para pekerja.
Bagi ilmuwan politik, pemerintahan mengacu kepada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum, konsep ini lebih luas dari pemerintah(goverment), yang hanya berkaitan dengan peran otoritas politik dalam menjaga tata sosial dalam wilayah tertentu dan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif berdasarkan akuntabilitas,legitimasi dan transparan. (Adam Kuper & Jessica Kuper, 2001: 417)
Dengan demikian ilmu politik secara pengetahuan bagaimana masyarakat dapat mengetahui dan memahami pembagian fungsi dari lembaga-lembaga negara. Robert. K. Merton, fungsi adalah akibat yang tampak, yang ditujukan bagi kepentingan adaptasi dan penyetelan dari suatu sistem tertentu, dan disfunction merupakan akibat-akibat yang tampak yang mengurangi daya adaptasi dan penyetelan suatu sistem. Selama aktivitas kepemimpinan nasional berlangsung dalam hubungan saling pengaruh dengan aspek-aspek lainnya baik internal maupun eksternalnya, Namun dari berbagai hubungan saling pengaruh tersebut yang menjadi tujuan dari pemerintahan adalah terfokus pada upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. (SP. Varma, 2000:20). Dengan demikian politik sebagai ilmu pengetahuan harus menjadi bagian yang diketahui oleh setiap warga negara.
Membentuk Perilaku Politik
Secara bahasa pendidikan politik itu saling terkait, berbeda dan memiliki tujuan yang sama. Pendidikan menyangkut Proses transmisi ilmu pengetahuan dan budaya, serta perkembangan keterampilan dan pelatihan yang membawa perubahan pada diri individu terdidik. Politik berkenaan dengan praktik kekuasaan, pengaruh dan otoritas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi nilai-nilai dan sumberdaya. Pendidikan politik karena keduanya sarat dengan proses pengalokasian dan pendistribusian nilai- nilai dalam masyarakat, maka tidaklah sulit untuk memahami bahwa pendidikan dan politik adalah dua perangkat aktivitas yang akan terus saling terkait dan berinteraksi.
Pendidikan politik bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik.
Hal ini karena individu/manusia tidak bisa lepas dari politik karena prinsipnya manusia adalan zoon politicon. Baik individu, kelompok masyarakat, keluarga memiliki kepentingan dan nilai yang harus dipenuhi dan terikat dalam aturan yang melingkupinya. Secara umum fungsi pendidikan politik adalah memberikan kesadaran individu, kelompok masyarakat dan keluarga akan berbagai macam kegiatan dalam sebuah sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan pelaksanaan tujuan.
Pentingnya pendidikan bagi masyarakat setidaknya dapat meningkatkan partisipasi serta keterlibatan dan keikutsertaan warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik. Serta membangun tingkat kesadaran orientasi psikologis masyarakat yang berinteraksi di dunia politik atau tingkat kehidupan berbangsa dan bernegara.
Peran pendidikan sangat sakral untuk membentuk perilaku politik di masyarakat. Karena ilmu politik dengan pendekatan perilaku sangat berkembang dalam masa sesudah Perang Dunia II. Gerakan ini terpengaruh oleh karya-karya sarjana sosiologi Max Weber dan Talcott Parsons, disamping penemuan-penemuan baru dibidang psikologi. Para sarjana ilmu politik yang terkenal karena pendekatan perilaku politik ini adalah Gabriel A. Almond (structural functional analysis), David Easton (general systems analysis), Karl W. Deutsch (communications theory), David Truman, Robert Dahl, dan sebagainya. Salah satu pemikiran pokok dari para pelopor pendekatan perilaku adalah bahwa perilaku politik harus lebih menjadi fokus pengamatan dari pada lembaga-lembaga politik,atau kekuasaan, atau keyakinan politik. Sebagai kesimpulan, antara politik sebagai ilmu pengetahuan perlu perangkat lain untuk dapat memberikan pendidikan pada masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat dalam berpartispasi dapat sesuai dengan tujuan negara.
Referensi
Adam Kuper & Jessica Kuper, Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Rajawali Press, 2000.
Inu Kencana Syafi’I, Ilmu Pemerintahan, Bandung : Mandar Maju, 1999.
SP. Varma, ,Teori Politik Modern, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2000.
Djoni Gunanto, M. Si, Dosen Ilmu Politik FISIP UMJ.
Rubrik ini diasuh oleh Fikri Habibi
