KOTA SERANG, biem.co – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa tsunami yang melanda beberapa kawasan di Selat Sunda bukan merupakan bencana nasional.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam konferensi pers pada Selasa (25/12).
Menurutnya, wakil daerah di lima kabupaten terdampak, termasuk Gubernur Banten dan Gubernur Lampung selalu aktif memimpin rapat koordinasi dalam penanganan. Pemerintah Pusat dari BNPB, TNI, Polri, Basarnas, serta kementerian lembaga lainnya pun turut mendampingi kepala daerah masing-masing.
“Jadi status bencananya bencana kabupaten ditetapkan. Tidak ada wacana yang mengatakan bencana nasional dan sebagainya. Pemerintah Daerah sanggup mengatasi potensi nasional, sanggup untuk menangani darurat bencana tsunami di Selat Sunda, bahkan sampai nanti dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi tetap dalam hal ini, kepala daerah ikut di lapangan,” papar Sutopo.
Kendati demikian, ia menyebut bahwa Pemerintah Pusat akan tetap mendampingi, memperkuat baik untuk pengerahan personil, peralatan, logistik, pendanaan, manajemen, maupun tertib administrasi.
“Ini yang terus kita lakukan. Daerah yang terdampak saat ini belum semuanya bisa dijangkau oleh petugas, khususnya di Kecamatan Sumur, paling ujung dari Pandeglang,” pungkasnya. (HH)
